Kamis, 02 Juli 2009

Harga Keperawanan Perempuan

Masyarakat Indonesia menganut sistem kekerabatan dan kekeluargaan. Anggota masyarakat saling menjalin komunikasi sehingga tingkat kepedulian antara mereka sangat tinggi. Oleh karena itu, terbentuk anggapan atau nilai masyarakat yang dibenarkan akibat refleksi bentuk kepedulian. Kadang, nilai-nilai itu merupakan “harga mati” dari keberadaan mereka. Jika terdapat anggota yang melanggar norma itu, bisa jadi ia dikeluarkan dari keanggotaan atau tidak dianggap sebagai anggota masyarakat setempat.

Keperawanan perempuan merupakan salah satu bentuk konstruksi nilai-nilai tersebut. Keperawanan yang dimaksud adalah robeknya selaput dara di dalam vagina perempuan. Kemungkinan penyebabnya ada berbagai macam, seperti hubungan seksual dengan melakukan penetrasi ke dalam vagina, kecelakaan, dan olahraga. Namun, masyarakat beranggapan bahwa hilangnya keperawanan perempuan hanya diakibatkan oleh hubungan seksual yang diinginkan. Kadang, mereka tidak peduli apakah hubungan seksual tersebut diinginkan kedua belah pihak atau hanya pemaksaan dari salah satu pihak—pemerkosaan. Selama selaput daranya sudah robek dengan alasan apa pun, ia dianggap tidak perawan.

Masyarakat menempatkan keperawanan sebagai sesuatu yang saklek, tidak dapat diganggu gugat. Perempuan yang sudah tidak perawan dengan alasan apa pun dianggap perempuan nakal, binal, atau tidak tahu adat. Oleh karena itu, jika ada perempuan diketahui sudah tidak perawan, ia berpotensi untuk dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat. Tidak jarang, keluarga terdekat pun turut dikucilkan. Pada dasarnya, perempuan diwajibkan untuk tetap menjaga keperawanan hingga malam pertama dengan suaminya.

Akan tetapi, masyarakat tidak pernah mempersoalkan keperjakaan. Laki-laki tidak perlu dikucilkan jika sudah tidak perjaka pada malam pertama dengan istrinya. Keperjakaan tidak penah diperdebatkan karena dianggap tidak penting. Bahkan, ada anggapan bahwa ketidakperjakaan melambangkan kejantanan bagi laki-laki.

Memang, keperjakaan laki-laki tidak bisa dilihat. Batas keperjakaan laki-laki adalah penetrasi yang dilakukan penis ke dalam vagina ataupun—untuk sebagian masyarakat—anal. Perilaku itu tidak meninggalkan bekas pada tubuh laki-laki—seperti robeknya selaput dara pada perempuan. Mereka bisa melakukan apa saja tanpa merasa takut melanggar norma sosial. Dengan demikian, tekanan yang dialami perempuan dalam masyarakat lebih besar daripada laki-laki.

Perempuan seringkali mendapat tekanan yang begitu besar, apalagi mereka yang sudah tidak perawan, tetapi bukan karena hubungan seksual yang diinginkan. Mereka tetap harus menerima sanksi masyarakat walaupun mereka adalah korban. Pertama, mereka harus menghadapi trauma yang membekas. Kedua, sanksi masyarakat tetap berlaku bagi mereka, bahkan bagi keluarga mereka.

Menurut Danti Pudjiati (2006), beberapa pekerja seks remaja memulai pekerjaannya karena sudah tidak perawan dan merasa tidak mempunyai harga diri—seperti anggapan masyarakat pada umumnya. Kemudian, mereka memutuskan untuk “menjebloskan” diri sebagai pekerja seks. Mereka merasa tidak ada lahan pekerjaan lain yang bisa menerima mereka dalam keadaan tidak perawan tanpa dicemooh atau dikucilkan. Memang, mereka cenderung kehilangan keperawanan karena berhubungan seksual. Ada beberapa yang kehilangan keperawanan karena diperkosa; dipaksa berhubungan seksual oleh pacarnya dengan alasan cinta; dan saling mau dengan pasangannya.

Menurut saya, target utama sanksi masyarakat adalah perempuan yang kehilangan keperawanannya karena berhubungan seksual saling mau dengan pasangannya. Namun, masyarakat cenderung menggeneralisasi konsep tersebut. Di sisi lain, ada baiknya jika mereka tetap dirangkul dan dianggap ada di masyarakat sehingga mereka tetap mempunyai keinginan untuk memperbaiki kehidupannya. Sistem kekerabatan dan kekeluargaan sebaiknya tetap digunakan dalam kasus-kasus seperti itu.

Keluarga terdekat mempunyai peran yang besar dalam mengembalikan mental perempuan tersebut. Sayangnya, seringkali keluarga terdekat justru “membuang” dia karena merasa malu dan membuat nama keluarga tercoreng. Tindakan ini membuat perempuan itu merasa terpojok dan tidak punya tempat bersandar. Dia merasa eksistensinya terancam sehingga ia berpotensi untuk mencari lingkungan yang tetap mengakui eksistensinya.

Selain norma sosial, norma agama juga mempengaruhi peran perempuan dalam masyarakat. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, segala peraturan agama Islam kerapkali diberlakukan secara untuk semua orang. Sebagaimana disampaikan oleh Yeni Huriani (2001), dalam penafsiran norma agama Islam, perempuan harus menempatkan dirinya sebagai “penerima” dalam hubungan seksual. Ia dianggap lemah karena tidak mempunyai hak untuk menolak ajakan untuk berhubungan seks, apalagi yang diatasnamakan cinta. Anggapan itu pun melekat dalam benak perempuan. Seringkali ia menilai dirinya sendiri berdasarkan anggapan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perempuan cenderung enggan menolak ajakan itu walaupun tidak menginginkannya.

Sesungguhnya, norma yang menjunjung tinggi keperawanan tidak perlu dihapus. Hubungan seksual sebelum menikah dengan alasan saling mau merupakan target utama norma itu. Tentu saja, hal ini untuk mengurangi risiko aborsi dan kesehatan reproduksi. Norma itu tetap menjadi panduan dalam menjalani kehidupan.

Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan. Pendeskripsian keperawanan harus ditelaah lebih lanjut; apakah sebatas akibat hubungan seksual pranikah atau kecelakaan termasuk di dalamnya. Walaupun memang harus ada sanksi, orang yang melanggar norma itu tetap harus diakui eksistensinya dan dibimbing agar dapat kembali ke jalan hidup yang lebih positif.

Selain itu, penafsiran agaman pun harus adil gender. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam menjalankan peran dan fungsinya di lingkungan masyarakat, bahkan dalam kegiatan seksual. Dengan demikian, perempuan diharapkan lebih berani menolak dan mengatakan ketidakmauannya ketika kekasihnya mengajak berhubungan seks atas nama cinta. Perempuan mempunyai kekuatan lebih untuk menolaknya tanpa takut melanggar norma bahwa perempuan harus menjadi “penerima” saja.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan seseorang begitu dipengaruhi oleh anggapan masyarakat. Tidak jarang, mereka kehilangan kesubjekannya ketika mengambil keputusan. Semua itu dilakukan untuk tetap mendapat “tempat” dalam masyarakat. Oleh karena itu, ada baiknya tidak langsung menilai orang tanpa mempertimbangkan latar belakangnya. Walaupun orang itu melanggar nilai masyarakat, ia harus tetap diakui eksistensinya sehingga dapat mengambil keputusan yang berdampak positif bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya.

Pustaka Acuan

Huriani, Yeni. “Islam dan Konstruksi Seksualitas Perempuan (Studi Kasus tentang Perempuan Anggota Majelis Taklim Nurul Masyrik, Ujung Berung, Bandung)”. Tesis, Program Kajian Wanita, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

Pudjiati, Danti. “Perilaku Seksual Remaja Pekerja Seks dan Risiko Kesehatan Reproduksi Mereka: Studi Kasus Klinik IMS Milik LSM di Daerah Khusus Ibukota Jakarta”. Tesis, Program Kajian Wanita, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar