Kamis, 02 Juli 2009

Ikhtisar Teori Feminis I

Penggebukan Perempuan Buruh Migran

Sejak pertemuan Commission on the Status of Women pada 1972, perempuan mulai dipikirkan untuk ikut serta dalam pembangunan. Seperti yang diutarakan oleh Ratna Hapsari, pertemuan ini membentuk women in development (WID) yang mengusung perempuan untuk mempunyai peran dalam bidang ekonomi dan lembaga pemerintahan (83). Namun, program ini dikritik oleh feminis sosialis dan radikal. Menurut mereka, WID mengasumsikan perempuan sudah memperoleh keadilan dalam bidang pendidikan dan politik ekonomi.

Masih menurut Saptari, feminisme sosialis lebih memperhatikan perempuan yang mengalami ketidakadilan dan ketidaksetaraan akibat dari kapitalisme (52—54). Di Dunia Ketiga, perempuan yang miskin harus tetap mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, peran itu tidak menjamin keadilan yang mereka terima. Mereka cenderung harus bekerja dengan waktu yang lebih lama, tetapi dengan upah yang lebih sedikit. Kesehatan mereka pun tidak terjamin. Saptari pun menjelaskan keadaan ini merupakan akibat dari kemiskinan yang mereka alami. Tingkat pendidikan yang rendah membuat mereka kurang mengetahui hak sebagai pekerja ataupun hak atas kesehatan mereka sendiri.

Paparan tersebut jelas terlihat pada kejadian mengenaskan yang terjadi di Hong Kong awal September lalu. Detik.com memaparkan kejadian itu; terdapat sembilan buruh migran dari Indonesia yang digebuki oleh KJRI Hong Kong ketika Menakertrans Erman Suparno bertemu buruh migran di Gedung Queen Elizabeth, Hong Kong. Mereka menyampaikan keluhannya atas upah yang mereka terima masih di bawah ketentuan umum. Mereka unjuk rasa dengan membawa spanduk bertuliskan “Stop Underpayment”. Kemudian, mereka digebuki oleh aparat keamanan KJRI hingga beberapa di antara mereka harus dilarikan ke rumah sakit. Perlu diketahui, buruh migran itu mayoritas adalah perempuan.

Buruh migran Indonesia tersebut cenderung bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Hong Kong. Itu adalah contoh lain dari pembagian kerja seksual yang terjadi, seperti yang diungkapkan Saptari (52—54). Mereka dianggap hanya bisa bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan keterampilan minim yang dimiliki. Namun, mereka juga tetap tidak memperoleh keadilan dengan mendapatkan upah yang rendah, walaupun kerja sebagai pembantu rumah tangga bukanlah pekerjaan yang tidak memakan tenaga, pikiran, dan tentu saja keterampilan.

Faktor lainnya adalah kemiskinan. Ketidakadaan uang membuat mereka harus turut membanting tulang demi menghidupi keluarga. Namun, mereka tetap mempunyai andil yang besar dalam menjalankan peran domestik. Selain itu, kemiskinan juga membuat mereka lebih susah untuk memperoleh pendidikan.

Anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan yang tinggi juga membuat mereka merasa tidak perlu mengembangkan keterampilan mereka. Dengan demikian, mereka hanya dianggap mampu untuk bekerja sebagai rumah tangga. Pekerjaan itu diasumsikan berupah lebih rendah daripada pekerjaan lainnya yang membutuhkan keterampilan maupun pendidikan yang lebih tinggi. Dapat dikatakan, perempuan mendapat kesempatan dan akses yang lebih kecil daripada laki-laki.

Di sisi lain, berita itu menunjukkan bahwa buruh migran Indonesia mempunyai keberanian untuk menyuarakan hak mereka dengan menggunakan kesempatan kunjungan Menakertrans. Mereka berharap suara mereka dapat didengar langsung oleh orang pemerintah yang bertanggung jawab atas hak yang mereka dapat. Akan tetapi, mereka harus mengalami kekerasan untuk memperoleh keadilan—yang justru menjauhkan mereka dari rasa adil. Dengan demikian, mereka merasa tidak memperoleh keadilan dari siapa pun. Bahkan, “tempat pengaduan” mereka pun seolah memberikan perilaku yang tidak adil. Padahal, mereka sudah berupaya untuk menghapuskan ketidakadilan yang dialami.

Pendidikan dan keberanian untuk menyuarakan hak mereka sesuai pula dengan pemikiran feminis liberal. Mereka mementingkan hak perempuan untuk mengembangkan kemampuan dan rasionalitas mereka (Saptari 50—52). Apalagi, pekerjaan mereka juga dipengaruhi oleh pembagian kerja seksual. Selain itu, serupa dengan suara feminis sosialis yang mengatakan bahwa perempuan belum memperoleh keadilan dalam bidang politik ekonomi, Indonesia—sebagai salah satu dari Dunia Ketiga—juga mengalami hal yang sama.

Fakta-fakta di atas juga menunjukkan dampak negatif pembangunan yang dialami perempuan. Yulfita Raharjo mengatakan bahwa pembangunan tidak memperhatikan peran produktif perempuan, membatasi peran-peran perempuan di sekitar tugas-tugas rumah tangga dan mengurus anak, serta masuknya pengaruh barat tentang pekerjaan yang cocok untuk perempuan di negara berkembang (4).

Aparat keamanan KJRI Hong Kong yang menggebuki buruh migran Indonesia sebaiknya ditindaklanjuti agar memberikan efek jera. Dengan demikian, pada masa mendatang, mereka akan memberikan perlindungan kepada buruh migran, bukan malah melakukan kekerasan terhadap buruh migran Indonesia. Selain itu, Erman Suparno sebagai Menakertrans diharapkan dapat memberikan dukungan penuh kepada buruh migran Indonesia dengan mendengarkan keluhan mereka dalam bentuk apa pun, memperhatikan hak-hak mereka—tidak kewajiban melulu, dan mengawasi PJTKI yang tidak memenuhi syarat atau tidak memberikan perlindungan atas hak-hak mereka.

Menilik kembali pemikiran feminis sosial dan liberal, mereka tidak memperhatikan hak atas tubuh perempuan. Semua hal dikaitkan dengat kapitalisme yang lekat hubungannya dengan ekonomi dan hak atas mengembangkan kemampuan serta rasionalitas perempuan. Ada kalanya, mereka juga dipengaruhi oleh sosialisasi. Sayangnya, mereka tidak memerhatikan hak atas tubuh perempuan. Segala kejadian yang berhubungan dengan seksualitas perempuan tidak dibahas lebih lanjut. Misalnya, apakah selain digebuki, perempuan buruh migran Indonesia jugamengalami pelecehan seksual oleh aparata keamanan KJRI di Hong Kong? Hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh kedua pemikiran itu.

Pustaka Acuan

Ihromi, Tapi Omas. Ed. Kajian Wanita dalam Pembangunan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner. Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti untuk Yayasan Kalyanamitra, 1997.

Widhi, Nograhany. “9 TKI Perempuan Digebuki Satpam KJRI Hong Kong”. Detik.com 8 September 2008. 24 September 2008. <http://www.detiknews.com/read/2008/09/07/181833/1001834/10/9-tki-perempuan-digebuki-satpam-kjri-hong-kong>

Tidak ada komentar:

Posting Komentar