Kamis, 02 Juli 2009

kesehatan reproduksi

1. Letak organ reproduksi yang ada di dalam tubuh perempuan membuat perempuan seringkali tidak mengenal tubuhnya sendiri. Perempuan lebih susah untuk memperhatikan kesehatan reproduksinya, bahkan untuk tahu jika ada sesuatu yang salah dengan organ reproduksinya. Berbeda dengan laki-laki yang organ reproduksinya terlihat dari luar, mereka lebih mudah memperhatikan kesehatan reproduksinya.

Kesehatan reproduksi perempuan dipersulit lagi dengan adanya diskriminasi gender yang terjadi pada mereka. Perempuan seringkali hanya dianggap rahimnya yang termasuk salah satu organ reproduksi. Dengan demikian, segala yang berkaitan dengan rahimnya seringkali diatur oleh budaya patriarki. Rahim perempuan seolah-olah bukan miliknya, mereka seperti tidak memiliki hak atas rahimnya.

Diskriminasi gender ini mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan sepanjang hidupnya, dimulai sejak masih di dalam kandungan. Hak reproduksi perempuan tidak dipahami oleh masyarakat, bahkan oleh perempuan sendiri. Dengan demikian, mereka mengalami banyak kerugian akibat ini. Banyak perempuan mengalami anemia. Pelayanan kesehatan reproduksi untuk perempuan kurang dianggap penting, termasuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi karena kurang diperhatikan. Selain itu, laki-laki juga tidak berpartisipasi dalam penjagaan kesehatan reproduksi perempuan, seperti dalam menggunakan alat kontrasepsi.

Segala hal tersebut merugikan perempuan. Pengetahuan perempuan akan kesehatannya juga menjadi terbatas. Ahli bidang kesehatan lebih banyak didominasi oleh laki-laki sehingga mengurangi, bahkan menghilangkan, perspektif perempuan. Ketika perempuan mengkonsultasikan masalah yang berhubungan dengan kesehatan reproduksinya, para ahli atau dokter hanya menggunakan pendekatan yang hanya melihat gejala-gejala yang ada (syndomic approach).

Contohnya adalah keputihan, gatal-gatal pada vagina, dan sakit perut berlebihan ketika menstruasi. Ketika perempuan mengadukan masalah-masalah itu kepada dokter, dokter menganggap itu adalah hal biasa yang dialami perempuan. Seolah-olah gejala kerusakan organ reproduksi perempuan diremehkan. Perempuan yang mengalaminya juga percaya saja kepada dokter karena menganggap dokter adalah orang yang lebih tahu daripada dirinya sendiri.

Jelas, hal tersebut dapat membahayakan kesehatan reproduksi perempuan. Kerusakan yang terjadi terlambat diketahui sehingga mempersulit proses penyembuhan dan pemulihan. Kemudian, perempuan sendiri pula merasakan sakitnya. Kerusakan dari organ reproduksi perempuan juga mengakibatkan masalah lain. Seperti disebutkan sebelumnya, perempuan kadang hanya dianggap karena bisa bereproduksi. Ketika kerusakan mengakibatnya ia tidak bisa bereproduksi, perempuan sama sekali tidak dianggap di dalam masyarakatnya. Terjadilah kerusakan psikologis dan sosial terhadap perempuan. Perempuan selalu menjadi korban, walaupun mereka sudah peduli terhadap dirinya sendiri dengan memeriksakan diri ke dokter.

Belum lagi jika ditilik ulang penyebab kerusakan organ reproduksi. Beberapa penyakit diakibatkan pula oleh laki-laki. Laki-laki dapat menularkan Penyakit Menular Seksual (PMS) yang dibawanya ketika berhubungan seksual dengan perempuan lain. Pemaksaan hubungan seksual oleh laki-laki terhadap perempuan juga dapat merusak organ reproduksi perempuan. Selain itu, aborsi yang dijadikan tanggung jawab perempuan, padahal akibat ulah laki-laki, juga dapat memberikan efek kerusakan pada organ reproduksinya.

Oleh karena itu, perempuan sebaiknya mengenali dirinya sendiri, termasuk proses, fungsi, dan sistem reproduksinya. Hal ini juga diutarakan oleh Simone de Beavoir dalam The Second Sex. Upaya awal untuk mengurangi opresi terhadap perempuan adalah dengan mengenali tubuhnya sendiri. Dengan mengetahui lebih dalam, perempuan dapat menanyakan lebih jauh dan memberikan masukan kepada dokter yang bersangkutan. Ketika perempuan mengenal bentuk tubuhnya dan masalah itu terjadi, ia dapat melakukan tindak lanjut setelah tidak mendapat kejelasan dari dokter. Contohnya yaitu ia bisa mencari dokter yang berperspektif perempuan dan memeriksakan diri ke laboratorium.

Perempuan mempunyai hak kesehatan yang sama dengan laki-laki. Apalagi, hal itu sudah dilindungi secara hukum, walaupun belum sepenuhnya disadari dalam kalangan paramedis maupun masyarakat. Undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pasal 1 dan 12 dapat menjadi dasar hukumnya. Secara internasional, perlindungan terhadap kesehatan perempuan juga dapat terlihat dalam CEDAW, Deklarasi ICPR di Kairo pada 1994, dan Deklarasi Bangkok pada 1995. Dasar-dasar hukum inilah yang sebaiknya disosialisasikan dalam masyarakat dan kalangan paramedis. Pemahaman mereka akan hak kesehatan perempuan akan membantu perempuan terhindar dari opresi yang dialaminya selama ini.

2. Menurut Departemen Kesehatan, WHO, 2007, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mencapai 236—307/100.000. Angka itu merupakan angka tertinggi di Asia Tenggara. Oleh karena itu, AKI merupakan salah satu hal yang penting untuk dipertahankan. Peningkatan kesehatan akan memperbaiki tingkat kualitas sumber daya manusia secara nasional sehingga dapat membantu meningkatkan pembangunan daerah maupun negara.

Untuk menangulanginya, harus diketahui terlebih dahulu hal-hal yang menyebabkannya. Beberapa faktor penyebabnya yaitu pendarahan, eklampsia, aborsi, infeksi, partus lama, dan faktor-faktor lain (determinan). Kemudian, dapat dijelaskan lebih lanjut kebijakan, program, maupun intervensi yang dapat dilakukan seorang bupati untuk mengurangi AKI.

Menurut saya, hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberian KIE secara meluas dan menyeluruh untuk perempuan dan laki-laki. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui masalah kesehatan perempuan. Kampanye besar-besaran untuk memberitahukan kesehatan perempuan dapat menjadi salah satu program untuk diwujudkan. Informasi kecil itu dapat dituliskan atau ditampilkan pada media massa, tempat-tempat umum, dan barang produksi setempat, seperti pembalut sehingga memperbesar kemungkinan untuk dibaca dan diperhatikan oleh masyarakat luas.

Informasi itu sebaiknya juga meliputi penjelasan mengenai mitos dan ajaran agama yang merugikan kesehatan perempuan. Sebagai contoh adalah pelarangan bagi perempuan untuk makan buah-buahan atau makanan tertentu dengan alasan yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Padahal, buah-buahan dan makanan seperti itu dibutuhkan perempuan untuk penambahan gizinya. Sementara itu, perempuan membutuhkan gizi yang tinggi, apalagi pada saat menstruasi dan kehamilan.

Informasi yang dimulai oleh pemerintah setempat sekaligus bekerja sama dengan tokoh adat dan agama dapat menghilangkan anggapan di masyarakat bahwa kesehatan perempuan seolah-olah merupakan hal yang tabu. Ketabuan inilah yang membatasi penyebaran dan pemerolehan informasi. Dengan demikian, informasi yang ada di masyarakat seringkali membingungkan dan kadang justru merugikan perempuan karena tidak disertai fakta medis.

Masih berkaitan dengan KIE, pemerintah setempat sebaiknya bekerja sama dengan dokter, bidan, maupun dukun yang banyak membantu proses kelahiran masyarakat setempat. Pemberian informasi lengkap kepada mereka akan kesehatan perempuan tentu sangat membantu dalam proses persalinan. Mereka pun dapat meneruskan lebih lanjut informasi itu kepada ibu-ibu yang sedang mengandung. Pelatihan akan proses persalinan yang aman dan mempertimbangkan HAM yang berperspektif perempuan tentu saja pada akhirnya mampu menekan AKI di daerah itu.

Selain itu, jumlah Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) juga harus ditekan. Pemberitaan yang komperehensif akan hal ini melalui kampanye yang telah disebutkan dapat membuat masyarakat paham akan pentingnya alat kontrasepsi yang juga dapat digunakan oleh laki-laki. Hal itu pun berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan yang harus memasukkan perlindungan terhadap perempuan yang sedang hamil. Dengan demikian, tindakan aborsi tidak aman yang dilakukan demi tetap dapat bekerja dapat dicegah.

Tentu saja, hal ini juga harus diiringi dengan konsultasi dengan para ahli yang berperspektif perempuan. Tidak hanya untuk masalah KTD dan kontrasepsi saja tentunya, tetapi juga untuk masalah persalinan dan PMS. Tanya jawab yang dilakukan melalui media massa, internet, ataupun telepon mungkin akan lebih mudah bagi penanya selama kesehatan perempuan masih dianggap sebagai hal yang tabu dalam masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat lebih merasa aman karena identitas mereka tidak diketahui. Selain itu, mereka juga bebas dari diskriminasi yang sering terjadi dalam administrasi rumah sakit atau klinik. Mereka akan dilayani tanpa harus menyertai surat nikah atau suami yang mendampingi.

Fasilitas pun juga harus dilengkapi dengan pandangan perempuan untuk lebih memperhatikan pengalamannya. Fasilitas yang tersedia di daerah-daerah terpencil yang dilengkapi dengan dokter yang peduli terhadap perempuan juga membuat masyarakat merasa aman. Pelayanan terhadap aborsi juga dapat mengurangi AKI. Hal itu juga harus disertai dengan hukum yang melindungi perempuan-perempuan yang akan melakukan tindakan aborsi akibat risiko kesehatan ibu dan anak, perkosaan, dan inses. Ini semua terangkum dalam Undang-Undang yang melindungi hak perempuan untuk mengambil keputusan akan tubuhnya sendiri, termasuk rahim.

Pada dasarnya, pemerintah setempat harus mendukung bahwa segala mitos, ketakutan, dan mimpi perempuan bukanlah hal yang tabu. Seperti yang diungkapkan oleh Simone de Beauvoir dalam The Second Sex bahwa budaya patriarki telah mempengaruhi mitos, ketakutan, dan mimpi yang ada karena semua dibuat berdasarkan sudut pandang laki-laki dan untuk kepentingan laki-laki pula. Perempuan dirugikan, apalagi kesehatannya, hanya karena ketabuan yang tidak masuk akal. Sayangnya, budaya patriarki yang melekat dalam budaya dan agama membuat masyarakat percaya. Oleh karena itu, hal yang penting untuk mengatasi AKI dimulai dari dasar, yaitu pemerintah bekerja sama dengan tokoh masyarakat, agama, paramedis, dan masyarakat sendiri untuk menghilangkan ketabuan tersebut. Semua pihak diajak untuk berpartisipasi agar sadar bahwa kesehatan perempuan merupakan tanggung jawab semua. Perempuan pun dapat mengenal dirinya lebih dalam dan memperhatikan kesehatannya.

Selain itu, Luce Irigaray pun dalam Thinking the Difference for a Peaceful Revolution mengungkapkan bahwa dalam kehidupan manusia, perempuan dan anak perempuannya mulai tidak diperhatikan. Padahal, hubungan ibu dan anak dianggap hubungan simbolik antara alam dan budaya yang dapat dijadikan contoh sempurna untuk hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Hubungan tersebut begitu sakral sehingga harus diperhatikan sekali.

Pentingnya kesehatan ibu dan anak juga terlihat dari keputusan berskala internasional yang menuntut setiap negara untuk memperhatikan kesehatan mereka, termasuk kesehatan reproduksi mereka. Contohnya adalah ICPD di Kairo pada 1994 dan CEDAW yang telah diratifikasi dalam UU No. 7 tahun 1984.

3. Pada dasarnya, teknologi yang berkaitan dengan kesehatan perempuan dapat bermanfaat bagi perempuan itu sendiri. Semua teknologi itu sebaiknya sesuai dengan HAM perempuan. Menurut Deklarasi Bangkok pada 1995, “hak asasi perempuan meliputi hak mereka untuk menguasai dan secara bertanggung jawab memutuskan soal-soal yang menyangkut seksualitasnya, bebas termasuk kesehatan seksual dan reproduksi dari pemaksaan diskriminasi dan kekerasan. Hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam hal-hal yanng berhubungan dengan hubungan seksual dan reproduksi....”.

Contoh pertama adalah operasi caesar yang dilakukan untuk membantu ibu hamil yang akan melahirkan, tetapi mendapat halangan. Halangan yang dimaksud adalah halangan yang dapat membahayakan kesehatan, bahkan nyawa, dari ibu maupun anak yang akan dilahirkan. Contoh kasus yang dapat dikatakan sebagai halangan, yaitu pinggul ibu yang terlalu kecil, posisi bayi sungsang, bayi terlalu besar, dan jalan kelahiran tertutup oleh ari-ari.

Hambatan tersebut dapat dilalui melalui operasi caesar sehingga ibu dan bayi dapat selamat. Sayangnya, kapitalisme yang merupakan kepanjangan tangan dari budaya patriarki menyalahgunakan kehadiran teknologi ini. Teknologi itu memberikan keuntungan pada kapitalisme karena biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak untuk biaya operasi dan dokter. Oleh karena itu, dokter cenderung menyarankan ibu hamil untuk melakukan operasi caesar karena akan menguntungkan dirinya dan pihak rumah sakit, walaupun sebenarnya operasi itu tidak terlalu dibutuhkan. Ibu hamil itu kadang juga tidak mendapat informasi yang jelas dan menyeluruh tentang alasan dilaksanakannya operasi caesar tersebut. Kadang, hak pilih perempuan untuk menentukan melahirkan secara natural atau melalui operasi caesar bukan miliknya. Dokter yang dianggap paling tahu dan paham akan proses persalinan menentukan pilihan itu bersama suami dan kadang tidak diperjelas lebih dahulu.

Contoh kedua adalah teknologi bayi tabung. Perempuan yang mengalami gangguan pada rahim maupun sel telurnya tetap bisa mempunyai anak dengan teknologi ini. Teknologi membantu perempuan untuk tetap dapat mendapatkan apa yang diinginkannya. Di sisi lain, teknologi bayi tabung menyudutkan posisi perempuan. Perempuan selama ini seringkali hanya dianggap rahimnya saja. Ketika organ reproduksi atau sel telurnya rusak, ia seringkali tidak dianggap oleh masyarakat sekitar. Adanya teknologi bayi tabung semakin mempertegas posisi perempuan yang harus mempunyai anak, walaupun ia tidak menginginkan anak. Teknologi ini membuat perempuan semakin terpojok dengan stereotip yang berkembang. Hak pilihnya semakin didominasi oleh laki-laki. Selain itu, biaya yang sangat tinggi untuk bayi tabung juga merugikan perempuan. Tampaknya kapitalisme juga telah mempengaruhi teknologi reproduksi yang akhirnya merugikan perempuan pula.

Teknologi untuk kepentingan kontrasepsi juga memberikan keuntungan bagi perempuan untuk mencegah KTD. Sayangnya, kesadaran laki-laki untuk menggunakan alat kontrasepsi masih rendah karena rendahnya kepedulian terhadap kesehatan perempuan. Walaupun teknologi kontrasepsi bagi laki-laki juga ada, perempuan cenderung menggunakan alat itu karena dialah yang peduli terhadap kesehatannya. Suaminya atau laki-laki tidak peduli terhadap hal itu.

Salah satu contoh yang merugikan perempuan adalah operasi selaput dara. Mitos akan keperawanan sebagai suatu pertanda bagi perempuan baik-baik merugikan perempuan. Demi mendapatkan status perempuan baik-baik, perempuan rela mengeluarkan uang banyak untuk melakukan operasi selaput dara. Selaput dara yang utuh meninggalkan kesan bahwa perempuan tersebut masih perawan. Padahal, jika mengenal tubuh perempuan, robek atau hilangnya selaput dara tidak selalu akibat berhubungan seksual. Sementara itu, image tentang perempuan baik-baik juga hanya hasil produksi budaya patriarki. Perempuan baik-baik sebenarnya tidak selalu dilihat dari keperawanannya. Dengan demikian, teknologi operasi selapu dara smeakin mempertegas subordinasi perempuan dalam masyarakat.

Kerugian perempuan akibat teknologi reproduksi ini tidak dikoreksi oleh perempuan karena posisinya sebagai subordinasi pula. Keadaan itu membuat perempuan tidak berkuasa akan pilihan yang menyangkut kesehatannya. Menurut Gadis Arivia dalam Filsafat Berperspektif Feminis, keadaan perempuan yang dianggap lemah, rendah, dna tidak beruntung membuat perempuan mudah dipengaruhi oleh teknologi. Teknologi menjadi milik laki-laki. Ddalam hal teknologi reproduksi, itu menjadi milik dokter, rumah sakit, politisi, negara, dan pemuka agama yang semuanya cenderung berperspektif laki-laki. Dokter dianggap paling tahu akan kebutuhan, kepentingan, dan penggunaan teknologi reproduksi. Perempuan pun menjadi lemah posisinya karena tidak memiliki kekuasaan atas tubuhnya sendiri.

Shulamith Firestone pun dalam Dialectic of Sex menjelaskan bahwa ketika perempuan hamil dan melahirkan, laki-laki merasa kehilangan kekuatan dan kekuasaannya. Oleh karena itu, mereka menciptakan teknologi reproduksi untuk merebut kembali kekuasaan dan kekuatan yang hilang. Mereka mengontrol tubuh perempuan dengan politik representasinya. Mereka menjauhkan ibu dari fetusnya.

Perempuan tidak sadar akan hal ini sehingga mereka pun turut berpartisipasi dalam meneruskan budaya patriarki yang sebenarnya merugikan mereka. Peningkatan kesadaran di antara mereka akan pentingnya proses dan fungsi reproduksinya dapat membantu mereka menjauh dari opresi yang dialaminya. Seperti yang dikatakan Luce Irigaray dalam Thinking the Difference for a Peaceful Revolution, proses reproduksi merupakan salah satu identitas perempuan yang harus ditemukan kembali. Setelahnya, masyarakat tahu akan identitas perempuan dan menganggap perempuan ada karena dirinya sendiri secara utuh.

Pada dasarnya, teknologi reproduksi dapat memberikan pilihan bagi perempuan. Akan tetapi, pilihan itu harus dikontrol oleh dirinya sendiri. Dengan demikian, kapasitas perempuan sebagai individu untuk bereproduksi tetap dijunjung tinggi dan perempuan tidak kehilangan identitasnya.

4. Undang-undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992 memiliki banyak kekurangan di dalamnya. DPR pun membahas perubahan yang diuraikan dalam Rancangan Amandemen Undang-undang Kesehatan. Namun, jika ditilik lebih lanjut, masih belum memenuhi hak kesehatan dan hak reproduksi perempuan.

Pasal 15 ayat 1 UU No. 23 tahun 1992 berisi sebagai berikut.

(1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu;

(2) Tindakan medis tertentu sbgmn dimaksud dlm ayat 1 hanya dapat dilakukan:

- berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut

- oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian & kewenangan utk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggungjawab profesi dan berdasarkan pertimbangan tim ahli

- pada sarana kesehatan tertentu

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu ditetapkan dengan PP.”

Sementara itu, penjelasan akan UU Kesehatan No. 23 tahun 1992 pasal 15 sebagai berikut.

“Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun, dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya, dapat diambil tindakan medis tertentu.”

Penjelasan itu memposisikan perempuan dalam posisi yang berbahaya jika ingin melakukan tindakan aborsi. Kehamilan perempuan harus rusak dulu untuk mendapat pelayanan tindakan aborsi yang legal. Oleh karena itu, banyak perempuan yang merusak kehamilannya dengan cara yang tidak aman sebelum mendapat post abortion care di rumah sakit. Caranya cenderung membahayakan kesehatan reproduksi perempuan, seperti mencolok-colok dan menginjak-injak kandungannya.

Menanggapi pembahasan mengenai norma agama yang berkaitan dengan hal tersebut, MUI telah mengeluarkan fatma mengenai tindakan aborsi. Aborsi yang diizinkan MUI yaitu aborsi yang dilakukan sebelum zygote menempel di dinding rahim, sekitar minggu kedelapan. Akan tetapi, pada masa itu sering kali kehamilan masih belum diketahui.

Dalam Rancangan Amandemen UU Kesehatan, tindakan aborsi dibahas kembali pada pasal 60 ayat 1 dan 2. Namun, dalam pasal tersebut tidak tertulis dengan jelas perempuan yang bisa melakukan tindakan aborsi harus dalam kondisi seperti apa dan siapakah yang bisa melakukannya. Hal itu jelas menunjukkan ketidakpedulian pembuat undang-undang kepada kesehatan perempuan.

Sementara itu, terdapat tumpang tindih antara Rancangan Amandemen UU Kesehatan dengan KUHP yang berkenaan dengan kesehatan reproduksi, khususnya aborsi. Dalam KUHP 346—349 dikatakan bahwa akan mempidana bapak-ibu, orang yang melakukan, orang yang menangani, dan orang yang menemani tindakan aborsi. Akan tetapi, dalam KUHP tersebut, suami berada dalam posisi yang aman karena tidak posisi yang bisa menghukumnya dalam KUHP tersebut.

Dengan demikian, berikut hal-hal yang ingin diperjuangkan dalam Rancangan Amandemen Undang-undang Kesehatan sehubungan dengan kepedulian terhadap kesehatan perempuan, termasuk kesehatan reproduksi. Tertuliskan bahwa setiap orang memang dilarang melakukan aborsi. Akan tetapi, terdapat beberapa pengecualian. Pertama, adanya indikasi kedaruratan medis yang terbukti secara klinis mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan. Penyakit atau cacat tersebut tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi hidup di luar kandungan. Selain itu, tindakan aborsi itu juga harus mendapat persetujuan dari orangtua janin setelah diberikan penjelasan yang lengkap. Kedua, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Ketiga, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan dengan konseling pratindakan dan pascatindakan.

Selain itu, sebaiknya dalam perubahan tersebut juga dicantumkan hak menjalani reproduksi dan kehidupan seksual bagi perempuan. Setiap perempuan dalam menjalani keduanya bebas dari diskriminasi. Mereka juga harus memperoleh informasi, edukasi, konseling, dan tentu saja pelayanan kesehatan reproduksi.

Pembuat undang-undang juga harus memperhatikan pendekatan upaya kesehatan ibu dan anak yang seringkali diabaikan. Berikut hal-hal lain yang cenderung dianggap kurang penting dalam pembuatan undang-undang: Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanggulangan IMS, termasuk HIV/AIDS, serta kesehatan reproduksi lanjut usia dan penyandang cacat. Semua hal tersebut sebaiknya diuraikan dalam pasal-pasal yang berbeda untuk merepresentasikan betapa pentingnya setiap hal tersebut. Penekanan terhadap pelayanan kesehatan yang adil dan merata di setiap daerah hingga pelosok di Indonesia juga harus dilakukan dalam Rancangan Amandemen Undang-undang Kesehatan tersebut. Dengan demikian, kesehatan masyarakat Indonesia, terlebih perempuan, diperhatikan dan dilindungi dengan jelas secara hukum.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar