Kamis, 02 Juli 2009

Posisi Perempuan dalam RUU Pornografi

Latar Belakang

Sekitar 2005, wacana pornografi mulai merebak. Dimulai dari goyangan Inul Daratista, penyanyi dangdut yang saat itu sedang naik daun, yang dianggap bagian dari praktik pornografi. Sejak itu, masyarakat dan media massa banyak memperbincangkan pornografi. Merebaknya perbincangan itu membuat pemerintah dan sekelompok masyarakat mengritik seniman dan bahkan menarik kembali beberapa karya masyarakat yang dianggap mengandung nilai-nilai pornografi.

Kemudian, sekelompok masyarakat yang merasa risih menghimbau pemangku kebijakan untuk segera membuat kebijakan yang mengatur pornografi. Desakan itu membuat Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) menjadi agenda legislasi nasional pada masa sidang 2005—2009. RUU itu pun masih menjadi bahan perdebatan masyarakat hingga akhirnya direvisi beberapa kali.

Dalam rancangan yang terakhir, namanya diubah menjadi RUU Pornografi dan beberapa pasal di dalamnya pun turut disesuaikan. Saat ini, RUU Pornografi sedang diuji coba di tiga kota di Indonesia. Menurut Kompas, Jumat, 20 Oktober 2008, RUU itu bisa disetujui pada 24 Oktober mendatang. Akan tetapi, hal itu tidak membuat perdebatan berhenti, bahkan terus berjalan hingga sekarang.

Permasalahan RUU Pornografi

RUU Pornografi tidak dihapus maupun disahkan akibat persoalan yang terus dibahas melalui media masa, internet (forum diskusi maupun blog), dan dari mulut ke mulut. Kedua kubu—pro dan kontra—seolah-olah berlomba-lomba untuk berebut masa dengan menyampaikan pikirannya. Sementara itu, Presiden Indonesia turut mendesak agar RUU Pornografi segera disahkan.

Desakan presiden tersebut dilakukan dengan alasan menjaga moralitas masyarakatnya. Alasan yang sama juga dilontarkan oleh kubu pro RUU Pornografi yang sebagian besar mewakili kelompok-kelompok agama Islam—jika dilihat dari beberapa artikel dari Kompas dan internet. Menurut mereka, moralitas bangsa harus dijaga dan ditunjukkan melalui pengesahan RUU Pornografi. Selain itu, moralitas juga termasuk dalam salah satu nilai agama yang harus dijaga. Alasan yang lain kubu pro adalah perlindungan untuk anak-anak akan bahaya pornografi di masa mendatang.

Di sisi lain, kubu kontra menyatakan bahwa pornografi telah tercantum dalam undang-undang yang sudah ada. Undang-undang tersebut, yaitu KUHP pasal 283 ayat 1,2,3 dan pasal 283 ayat 1,2,3; UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran; Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia No 009 /SK/ KPI/8/2004 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standart Program Penyiaran; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film; UU No 40 Th 1999 tentang Pers; UU No 8 Th 1992 tentang Perfilman; UU No 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak; UU No 1 Th 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 182; serta UU No 1 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kubu kontra juga menyebutkan bahwa adanya RUU Pornografi berpotensi mematikan keberagaman budaya Indonesia. Padahal, Indonesia selalu mengagung-agungkan berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan (Bhinneka Tunggal Ika) yang menjadi semboyan negara. UU yang dibuat pemerintah mulai memasuki ranah privasi dan dapat mengganggu ketenteraman masyarakatnya.

Selain itu, dalam perumusan RUU Pornografi dikatakan bahwa UU tersebut dibuat untuk memberikan perlindungan, terutama bagi anak dan perempuan (pasal 2). Akan tetapi, dalam perumusan lainnya, RUU itu dianggap justru mengkriminalisasi perempuan. Hal ini tidak akan terjadi jika RUU itu dibuat dengan perspektif perempuan.

Analisis RUU Pornografi dan Keberpihakannya kepada Perempuan

RUU Pornografi yang hangat dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah direvisi beberapa kali berdasarkan saran dan kritik dari berbagai kalangan. Akan tetapi, isi dari RUU itu masih saja berpotensi untuk dimultitafsirkan oleh pembaca. Multitafsir itu dapat merugikan sebagian kelompok masyarakat, terutama perempuan.

Sebelumnya, kita dapat memperhatikan definisi pornografi yang tertera dalam RUU ini. Dikatakan bahwa:

“Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.”

Pertama yang perlu dipertanyakan adalah sejauh mana sesuatu dapat dikatakan membangkitkan hasrat seksual seseorang. Setiap orang mempunyai perasaan dan hasrat yang berbeda, tidak dapat digeneralisasi. Ketika seseorang sudah terangsang dengan melihat kuku, apakah itu dapat dikatakan sebagai pornografi?

Kedua, nilai-nilai kesusilaan tentu saja berhubungan dengan kebudayaan, tingkat ekonomi, pendidikan, dan sosial suatu daerah. Bahkan, satu daerah itu pun mempunyai berbagai macam tingkatan pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, pandangan mereka terhadap niai-nilai kesusilaan cenderung berbeda. Jika salah satu anggota masyarakat setempat hal yang dilakukan seseorang telah melanggar nilai kesusilaan, belum tentu orang lain sependapat dengannya.

Pada pasal 4 dikatakan bahwa,

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

b. kekerasan seksual;

c. masturbasi atau onani;

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau

e. alat kelamin.”

Pasal ini juga berpotensi menimbulkan multitafsir pada penjelasan (d). Siapa yang dijadikan panutan untuk menentukan mengesankan ketelanjangan atau tidak? Sementara itu, kesan penilai dan yang dinilai tentu saja bisa berbeda. Penilai mungkin menganggap perempuan yang berbaju kebaya kemben telah mengesankan ketelanjangan. Namun, bagi perempuan tersebut, baju tersebut merupakan warisan budaya nenek moyangnya.

Pada pasal lainnya, juga ditemui kalimat yang tidak memperhatikan dan melindungi kaum minoritas. Pada pasal 8 disebutkan bahwa,

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”

Pasal ini tidak bisa diberlakukan pada setiap orang, terutama perempuan. Perempuan tidak bisa digeneralisasi menjadi suatu kelompok tunggal karena pengalaman keperempuanan dan perempuan berbeda-beda.

Bisa diambil contoh yaitu perempuan yang dilacurkan. Sebagian dari mereka dipaksa atau terpaksa melacurkan diri dengan alasan keterbatasan ekonomi ataupun keterbatasan wawasan sehingga tidak ada pilihan lain. Dengan kondisi seperti itu, mereka harus menerima anggapan masyarakat bahwa mereka bukan perempuan baik-baik. Selain itu, mereka juga harus dikenakan sanksi oleh pemerintah sebagai pelanggar RUU Pornografi.

Di sisi lain, keterbatasan ekonomi dan wawasan tersebut merupakan hasil stereotipe dari masyarakat terhadap perempuan. Masyarakat menganggap perempuan lebih baik di rumah, mengurus keluarga, dan tidak pantas untuk sekolah tinggi. Lalu, perempuan menjadi mempunyai keterbatasan dalam pemerolehan informasi, kesempatan untuk memperoleh pendidikan, dan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Oleh karena itu, perempuan menjadi korban beberapa kali jika RUU Pornografi disahkan.

Menurut saya, pornografi tetap dibutuhkan, misalnya untuk kepentingan kesehatan, pendidikan, dan pengetahuan. Seks merupakan suatu hal yang masih tabu dibicarakan dalam masyarakat Indonesia, apalagi perempuan. Omongan tentang seks dianggap omongan kotor dan tidak bermoral. Hal ini membuat masyarakat cenderung tidak mengetahui apa-apa tentang kesehatan yang berhubungan dengan alat kelamin dan bagian reproduksi.

Dengan menggunakan gambar, suara, ataupun materi lainnya yang mungkin menimbulkan hasrat seksual, masyarakat bisa belajar mengenai kesehatannya sendiri. Tentu saja, hal ini berpotensi meningkatkan kesehatan dan memperkecil angka kematian ibu. Sebagai contoh, banyak perempuan yang tidak tahu banyak tentang kesehatan reproduksinya. Namun, bagaimana mereka belajar jika mereka tidak melihat gambar vagina—yang dapat diaktegorikan sebagai pornografi? Dalam hal ini, RUU Pornografi dapat menutup kesempatan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan yang berguna. Pasal yang berhubungan dengan penjelasan ini sebagai berikut.

Pasal 6

“Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.”


Pasal 10

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”

Kedua pasal tersebut juga terlalu menyentuh ranah pribadi anggota masyarakat. Ketika pemerintah sudah mulai menginjak batas privasi masyarakatnya, otomatis sebagian hak asasi manusia dilanggar. Padahal, hal tersebut jelas sekali bertentangan dengan prinsip negara kita, yaitu demokrasi. Negara yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat justru berkesan mengancam eksistensi seseorang ketika menyentuh ruang privasi itu.

Sebagai contoh, beberapa orang yang sudah menginjak usia lansia membutuhkan materi pornografi sebagai perangsang. Bahkan, dianjurkan oleh psikolognya untuk melakukan itu. Tentu saja, hal ini disarankan dengan diikuti kepentingan medis pelaku orang-orang itu. Ketika pemerintah menyita barang pornografinya, bahkan menahannya, pemerintah sudah melanggar hak asasi manusia. Perlu ditekankan, hak asasi manusia pun dilindungi oleh peraturan yang diatur secara internasional.

Pasal lainnya yang dirasa mengganggu ketenteraman masyarakat adalah pasal 21.

“Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.”

Pasal itu berpotensi terjadinya tindakan main hakin sendiri antarmasyarakat. Ketika itu terjadi, perpecahan dapat timbul di tengah masyarakat.

Di sisi lain, ada ketakutan sendiri dengan maraknya dukungan dari kelompok agama Islam. Dikhawatirkan, dukungan itu menimbulkan pemikiran adanya usaha politik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Jikapun tidak, masih ada ketakutan akan adanya peraturan syariah Islam yang akan diberlakukan di negara ini, dimulai dari RUU Pornografi.

Peraturan syariah sudah dijalankan di Nanggroe Aceh Darussalam. Perempuan tidak diperbolehkan memakai pemerah bibir dan diwajibkan untuk mengenakan jilbab. Hal tersebut dilakukan dengan maksud melindungi perempuan. Jika perempuan menutupi seluruh tubuhnya dan tidak memperindah tubuhnya, perempuan itu dianggap telah menjauhkan diri dari bahaya. Dalam hal ini yang dimaksud bahaya adalah pelecehan, pemerkosaan, dan semacamnya.

Menurut saya, peraturan seperti itu justru tidak melindungi perempuan, tetapi membuat pengakuan tertulis yang mengakui bahwa perempuan merupakan objek. Dengan mengatur tubuh perempuan yang merupakan miliknya pribadi, peraturan itu telah menginjak ruang privasinya. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, hak asasi manusia berpotensi untuk dilanggar.

Kesimpulan

Pornografi sudah ada sejak zaman dahulu kala. Akan tetapi, masalah timbul ketika industri kapital dimulai. Masalah tersebutlah yang membuat sebagian orang menuntut adanya kebijakan yang mengatur pornografi. Menurut saya, industri kapital sangat mempengaruhi pendistribusian. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu dipertegas hanya sebatas kebijakan distribusi pornografi. Pornografi itu sendiri sudah banyak dibahas dalam Undang-undang yang telah saya sebutkan sebelumnya. Jika dianggap masih kurang memadai, pemerintah bisa merevisi undang-undang yang sudah ada; tidak perlu membuat undang-undang khusus pornografi.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara ketiga telah tertinggal jauh dari negara lainnya, bahkan sesama negara ketiga. Salah satu jalan untuk memperbaiki diri di mata dunia internasional adalah melalui bidang kreatif atau seni, seperti film, sastra, musik, tarian, bahkan periklanan. Namun, jika RUU Pornografi disahkan, bidang tersebut akan susah berkembang, bahkan berpotensi untuk jalan di tempat atau mundur. Begitu banyak batasan yang masih samar untuk pornografi sehingga kreativitas masyarakat tidak bisa dieksplor untuk menghasilkan karya-karya brilian. Mereka terbentur dengan undang-undang yang ada.

Masih banyak ketidakadilan di depan mata kita yang belum diselesaikan oleh pemerintah, seperti korban lumpur lapindo. Masalah mereka lebih krusial dan mereka sedang menjalani penderitaan. Justru mereka lebih membutuhkan kebijakan yang segera harus disahkan untuk melindungi hak mereka.

Kepustakaan

ABK dkk. “RUU Pornografi: Tempatkan RUU secara Berimbang.” Kompas. 23 September. 2008: 5.

INU/BEN/ZAL. “Perundang-undangan: RUU Pornografi Segera Diundangkan.” Kompas. 18 September. 2008: 4.

LOK. “KPAI Dukung UU Anti-Pornografi.” Kompas. 10 September. 2008: 12.

MAM/TRA. “RUU Pornografi: MUI Sesalkan DPR Lambat Menyetujui.” Kompas. 10 Oktober. 2008: 3.

MH/TRA. “RUU Pornografi: Perlu Aturan, F-PDID Ajukan Draf Baru.” Kompas. 26 September. 2008: 5.

MZW/JOS. “RUU untuk Membatasi Industri Seks.” Kompas. 20 September. 2008: 2.

REK/BEN. “RUU Pornografi: Elemen Masyarakat Jabar Tolak RUU Pornografi.” Kompas. 24 September. 2008: 4.

Saputra, Hervin. “RUU Pornografi Minim Perlindungan Anak.” 26 September. 2008. VHRmedia, Jakarta. 10 Oktober 2008. .

Suwarni, Yuli Tri dan Ni Komang Erviani. “Opposition to anti-porn bill keeps mounting.” Jakarta Post. 14 Oktober. 2008: 2.

Waskito, Abi. “Mengapa Mereka Benci RUU Pornografi?” 29 September. 2008. Idrusali85. 30 September 2008. < http://idrusali85.wordpress.com/2008/09/29/mengapa-mereka-benci-ruu-pornografi/>.

“RUU Pornografi.” 17 Juli. 2008. LBH Apik. 30 September 2008. < http://www.lbh-apik.or.id/ruu-pornografi.htm>.

“RUU tentang Pornografi.” Kompas. 23 September. 2008. Tajuk Rencana: 6.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar