Kamis, 02 Juli 2009

Sunat Perempuan

Latar Belakang

Sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Dengan demikian, kebudayaan Islam pun banyak diadaptasi menjadi kebudayaan Indonesia. Sunat perempuan termasuk salah satu contoh yang sering kali diperbincangkan asalnya—apakah berasal dari hukum Islam, kebudayaan Mesir, atau sebatas tradisi turun-temurun.

Tuti Astiyah Gunadi mengutip Ensiklopedi Hukum Islam bahwa khitan—atau yang sering disebut dengan sunat—berasal dari akar kata Arab khatana-yakhtanu-khatnan yang berarti memotong. Sunat cenderung dipraktikkan kepada laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam. Pada umumnya, praktik sunat laki-laki tidak menimbulkan banyak perdebatan kontradiksi. Sunat laki-laki dianggap mempunyai kepentingan medis. Selain itu, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa “Berkhitan itu sunat bagi lelaki dan penghormatan bagi perempuan.” Kemudian, ada hadist lain, “Apabila dua jenis khitan bertemu, maka telah mewajibkan mandi” (HR. Muslim). Pernyataan tersebut dianggap menujukkan bahwa khitan terjadi pada lelaki dan perempuan.

Sementara itu, sunat perempuan menjadi topik perdebatan. Perdebatan awal mengenai penggunaan istilah bahasa Inggris untuk sunat perempuan, yaitu Female Genital Mutilation (FGM) atau Female Genital Cutting (FGC). Menurut WHO, seperti yang dilansir dari Wikipedia, FGC bermakna pemotongan alat genital seperti yang terjadi pada laki-laki. Di sisi lain, FGM bermakna pengrusakan. Dengan menekankan pada sisi negatif FGM, istilah tersebut dianggap bernuansa politis dan cenderung digunakan sebagai alat advokasi aktivis hak-hak perempuan.

Selanjutnya, sebagian masyarakat percaya bahwa sunat perempuan adalah wajib hukumnya bagi umat Islam. Sebagian lainnya mengatakan sunat perempuan hanya merupakan sunnah; tidak wajib, tetapi mendapat pahala jika dilakukan. Sunat perempuan dianggap dapat melindungi perempuan dan meninggikan martabatnya di depan suaminya. Akan tetapi, sebagian masyarakat yang lain menganggap sunat hanya sekadar tradisi yang kelangsungannya justru merugikan pihak perempuan.

Sunat perempuan pun turut menjadi bahan pembicaraan dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). World Health Organization (WHO)—divisi khusus PBB yang menangani kesehatan—menyatakan keberpihakannya. Dalam deklarasinya pada 6 Februari 2005 yang dikutip dari situs resmi WHO, WHO menyatakan toleransi nol (zero tolerance) untuk praktik sunat perempuan. Dari 28 negara, Indonesia termasuk salah satu negara yang tertulis sebagai negara yang menjalankan praktik sunat perempuan. Praktik sunat perempuan diduga sudah dilakukan sejak 4000 tahun silam sebelum adanya agama yang terorganisasi.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jendral Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan, seperti yang ditulis Lily Zakiyah Munir. Kebijakan tersebut menyatakan pelarangan praktik sunat perempuan di Indonesia tertanggal 20 April 2006. Tembusan kebijakan ini juga disertakan untuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Komnas Perempuan. Tentu saja, keluarnya surat itu mengundang berbagai pendapat dari berbagai kalangan masyarakat.


Analisis Sunat Perempuan

Imam al-Mawardi, ulama fikih mahzab Syafi’I mengatakan bahwa sunat perempuan adalah membuang bagian dalam faraj, yaitu kelentit atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada lubang vulva bagian atas kemaluan. Sementara itu, WHO mendefiniskan FGM sebagai tindakan mengambil sebagian atau semua bagian maupun bentuk luka lainnya pada genital perempuan atas alasan budaya atau alasan nonmedis lainnya.

Berdasarkan Laporan Analisa Uji Coba “Penggunaan Hak Asasi Manusia untuk Kesehatan Ibu dan Anak”, praktik sunat perempuan dilakukan kepada anak berusia 0—9 tahun (2007: 36). Hal itu disesuaikan dengan pengaruh budaya setempat yang lebih kuat. Sementara itu, Pusat Data dan Informasi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia mendata bahwa di Jawa dan Madura, praktik sunat perempuan dilakukan pada usia kurang dari satu tahun sebanyak 70%. Sebagian lainnya dilakukan pada anak usia 7—9 tahun sebagai tanda memasuki masa dewasa.

Praktik itu dapat dilakukan oleh tenaga medis, bidan, dukun, tukang sunat, ataupun istri kyai yang dihormati. Alat yang mereka gunakan pun bervariasi, mulai dari alat tradisional—seperti bambu, kunyit, gunting, pisau—hingga alat modern. Dalam Laporan Analisa Uji Coba “Penggunaan Hak Asasi Manusia untuk Kesehatan Ibu dan Anak” dikatakan praktik sunat perempuan yang dilakukan dalam pelayanan tradisional sebanyak 68% kasus. Kemudian, 32% lainnya dilakukan oleh petugas kesehatan.

Praktik sunat perempuan di Indonesia cenderung dilakukan hanya pada tindakan simbolik, tanpa melakukan pemotongan yang sesungguhnya. Namun, di Madura, sunat perempuan sering kali diharuskan berdarah pada bagian klitoris atau labia minora. Sementara itu, sunat perempuan di Yogyakarta dilakukan dengan menempelkan kunyit pada klitoris. Memang, pada umumnya, praktik itu di Jawa dan Madura dilakukan dengan memotong sedikit ujung klitoris, selain cara simbolik.

Tindakan itu sendiri dilakukan dengan beberapa alasan. Berikut lima alasan yang dipaparkan WHO. Pertama adalah alasan psikoseksual. Perempuan disunat dengan harapan akan mengurangi libido perempuan, menghentikan masturbasi, menjaga kesucian dan keperawanan perempuan sebelum menikah, setia kepada suami, dan meningkatkan kepuasan seksual suami. Akan tetapi, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa sunat perempuan justru akan membantu meningkatkan gairah seks pada perempuan..

Penjelasan tersebut tidak dapat dibuktikan secara medis. Profesor Friday Okonufa, peneliti dari Pusat Riset Aksi dan Kesehatan Perempuan di Benin City, Nigeria, mengatakan bahwa pemotongan klitoris pada FGM tidak mengurangi sensitivitas seksual perempuan. Hal ini juga dikatakan oleh beberapa narasumber yang telah disunat sejak kecil dan saya tanya mengenai kegiatan seksualnya. Akan tetapi, pemotongan klitoris cenderung mengakibatkan perempuan merasa tidak mendapatkan hasil seksualitas yang baik, juga infeksi sistem reproduksi, seperti yang dilaporkan WHO.

Bahkan, Pusat Data dan Informasi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia juga menuliskan bahwa sunat perempuan dapat menyebabkan kerusakan uretra yang berdampak pada kemungkinan disfungsi seksual. Hal itu jelas bertolak belakang dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan Ummu Athiyyah, tukang khitan perempuan di Madinah, "Jangan berlebihan, karena hal itu adalah bagian kenikmatan perempuan dan kecintaan suami." Dalam riwayat lain disebutkan, "Sentuh sedikit saja dan jangan berlebihan, karena hal itu penyeri wajah dan bagian kenikmatan suami." (HR Abu Daud).

Pada kedua riwayat tersebut terlihat bahwa Islam menjunjung tinggi hak perempuan dalam berhubungan seks. Islam memperhatikan hak perempuan untuk menikmati hubungan seksual yang juga dapat menyenangkan laki-laki sebagai suaminya. Kemudian, hal itu menjadi bertolak belakang jika perempuan mengalami disfungsi seksual karena disunat.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sunat dimaksudkan untuk mengurangi libido perempuan dan menjaga kesuciannya. Menurut saya, anggapan seperti ini jelas merugikan perempuan karena telah mengucilkan keberadaan perempuan. Ketika lahir, perempuan langsung dilabeli sebagai jenis kelamin yang “liar” dan harus dilakukan tindakan preventif atas asumsi keliarannya itu. Kemudian, perempuan juga telah dipersiapkan sejak lahir untuk memenuhi kepuasan suami. Dikatakan bahwa sunat perempuan juga akan meningkatkan gairah seks laki-laki dan membuat perempuan menjadi setia kepada suami. Perempuan tergambar seperti jenis kelamin kedua setelah laki-laki.

Alasan kedua didasari oleh faktor sosiologi. Sunat perempuan dianggap sebagai tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Sementara itu, tradisi sunat perempuan merupakan adat kuno di suku pedalaman di Afrika Tengah dan Mesir Kuno. Tradisi ini disebarkan dan diterapkan bersamaan dengan ajaran agama Islam hingga sampai ke Indonesia setelah penjajahan pasukan Arab Islam ke Mesir.

Tradisi ini dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari kesialan yang bawaan. Lagi-lagi, perempuan dianggap jenis kelamin yang telah membawa sial sejak lahir sehingga harus dihilangkan dengan cara mengikis haknya. Selain itu, sunat perempuan juga merupakan tanda bahwa perempuan tersebut sudah dewasa. Dengan demikian, praktik itu dilakukan kepada semua perempuan sehingga sunat perempuan juga dapat dijadikan sebagai perekat sosial. Perempuan merasa senasib yang membuatnya mempunya keterikatan hubungan lebih tinggi dengan sesama perempuan. Dikatakan pula bahwa perempuan akan menjadi lebih terhormat setelah disunat. Menurut saya, kedua hal itu termasuk salah satu pembenaran yang dibuat oleh kaum patriarki untuk membujuk perempuan melakukan sunat perempuan. Pada akhirnya, sunat perempuan cenderung sekadar demi kepentingan laki-laki.

Ketiga adalah alasan higienis dan estetis. Alat kelamin perempuan dianggap kotor dan tidak bagus bentuknya. Jadi, sunat perempuan dilakukan dalam rangka membersihkan alat kelamin perempuan dan membuatnya menjadi lebih indah. Pertanyaan selanjutnya adalah besih dan indah menurut siapa? Sekali lagi, perempuan dihadapkan pada stereotip bahwa perempuan tidak bersih dan kotor. Kemudian, perempuan harus disesuaikan dengan kebersihan dan keindahan menurut cara pandang laki-laki, yaitu disunat. Perempuan yang baru lahir harus langsung menanggung akibat kecurgiaan kolektif terhadap perempuan.

Apalagi, seperti dikutip dari Dr. Hanifa A. Jawad, Syaikh Abbas—Rektor Insitut Muslim pada mesjid di Paris—menambahkan bahwa:

“Kalau sunat bagi laki-laki (meskipun tidka menjadi wajib) itu memiliki tujuan estetika dan higenitas, maka tidak ada satu pun teks keagamaan Islam tentang nilai yang menetapkan adanya sunat eksisi bagi perempuan, sebagaimana telah dibuktikan bahwa sebenarnya praktik ini betul-betul tidak ada di banyak negara Islama. Dan kalau banyak orang yang mempertahankan praktik eksisi secara sayang, karena adanya prasangka yang besar pada perempuan, maka mungkin itu terjadi karena budaya yang mereka praktikkan dahulu sebelum mereka masuk Islam.” (2006

Alasan keempat adalah mitos akan praktik sunat perempuan. Perempuan yang telah melakukan sunat dikatakan dapat meningkat kesuburannya, begitu pula dengan daya tahannya. Sehubungan dengan hal itu, WHO telah menjelaskan lebih lanjut mengenai timbulnya peningkatan risiko kematian ibu dan bayi pada perempuan yang disunat.

Tertulis dalam laporan WHO dalam “Female Genital Mutilation and Obsrectic Outcome: WHO Collaborative Prospective Study in Six African Countries”, terdapat penelitian terhadap perempuan di enam negara di Afrika yang telah melakukan sunat (2006: 3—5). Objek penelitian itu adalah perempuan yang pernah disunat. Hasilnya ialah 30% perempuan yang telah disunat harus melakukan operasi caesar untuk melahirkan, 66% lebih banyak bayi lahir yang harus diresusitasi, dan 50% lebih banyak anak meninggal dalam kandungan maupun lahir mati dibandingkan pada wanita yang tidak sunat. Dengan demikian, mitos bahwa sunat perempuan dapat meningkatkan kesuburan dan daya tahan tubuh adalah salah.

Terakhir, sunat perempuan dianggap merupakan salah satu tindakan yang diwajibkan oleh agama, yang sebagian besar dilakukan oleh umat Islam. Menurut mereka yang mendukung praktik sunat perempuan, tindakan ini dilakukan agar ibadah perempuan lebih diterima oleh Allah. Apalagi, sunat perempuan—kata mereka—merupakan perintah agama yang tidak boleh dilanggar.

Dalam sebuah diskusi di internet yang membahas mengenai sunat perempuan, ada seseorang yang mengemukakan pendapatnya. Menurutnya, dalam Alkitab disebutkan bahwa “Janganlah kamu pergi ke tempat orang yang bersunat. Apabila kamu pergi ke tempat orang bersunat, tidak ada gunanya Yesus bagimu.” Dari pernyataan tersebut, ada kemungkinan bahwa sunat dilakukan untuk membedakan umat Muslim dengan umat beragama yang lain. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan Atas Hendartini Habsyah mengenai sunat praktik sunat perempuan di Jatinegara, Jakarta, sunat perempuan tidak hanya dilakukan oleh umat Muslim semata, umat beragama lain pun turut melakukan praktik tersebut. Dalam hal itu, sunat perempuan dilakukan atas dasar tradisi semata.

Saya pun percaya dalam agama, manusia tidak dipersulit untuk membeda-bedakan sesamanya. Semua umat manusia mempunyai kedudukan yang sama dimata Tuhan. Namun, kembali lagi, apa yang saya percayai belum tentu juga dipercaya oleh orang lain.

Praktik sunat perempuan juga diperkuat dengan ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, “Kemudian, Aku (Allah) wahyukan kepadamu (Muhammad) agar mengikuti ajaran Ibrahim yang dimuliakan” (QS: An-Nahl: 123). Salah satu ajaran Nabi Ibrahim adalah berkhitan, seperti yang disebutkan dalam salah satu riwayat, “Nabi Ibrahim melaksanakan khitan ketika berumur 80 tahun dengan menggunakan kapak” (HR. Bukhari). Menurut saya, kita juga tidak bisa menggeneralisasi pesan yang terkandung dalam riwayat tersebut. Hal itu terjadi pada Nabi Ibrahim, seorang laki-laki. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sunat bagi laki-laki jelas fungsinya secara medis.

Riwayat lainnya yang membicarakan sunat perempuan yaitu, “Di antara kalian yang telah masuk Islam, hendaklah ia dikhitankan meskipun sudah tua.” Namun, dalam riwayat tersebut juga tidak disebutkan secara jelas apakah ditujukan untuk perempuan atau laki-laki. Pada dasarnya, mazhab Maliki dan Hambali menganggap sunat perempuan merupakan tindakan mulia selama tidak dilakukan secara berlebihan. Sementara itu, mazhab Syafi’I menganggap sunat perempuan adalah wajib hukumnya. Padahal, masyarakat Islam di Indonesia lebih banyak mengikuti mazhab Syafi’I. Hal serupa juga disampaikan oleh Amidhan, Ketua Majelis Ulama Indonesia pada saat itu.

Bahkan, seperti yang dikutip Dr. Haifaa A. Jawad, Mahmud Syaltut—mantan Syaikh al-Azhar di Kairo—mengatakan bahwa hadist-hadist yang biasa digunakan sebagai dasar praktik sunat perempuan merupakan hadist-hadist yang tidak sahih dan dla’if (2002: 189). Selain itu, sanksi ataupun ampunan sunat perempuan tidak ada rujukan langsungnya dari Al-Quran. Dengan demikian, jelas dapat dikatakan bahwa sunat perempuan sebenarnya tidak mengandung keislaman.

Sayangnya, pada April 1995, al-Azhar mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa sunat perempuan tetap diperbolehkan untuk melanjutkan budaya Mesir (Jawad, 192). Menteri Kesehatan Mesir juga mengatakan bahwa sunat perempuan telah berakar secara mendalam pada budaya Mesir. Bahkan, 90% keluarga Mesir masih melakukan praktik itu (Jawad, 192). Hal itulah yang sering kali dijadikan alasan sebagian orang untuk meneruskan praktik sunat perempuan.

Sebenarnya, praktik sunat perempuan sudah menjadi bahan pembicaraan hingga ke tingkat internasional. Segala cara untuk mengantisipasi praktik ini sudah dilakukan. Dokumen konsesus internasional, khususnya Cairo Pragramme of Action dan Beijing Platform for Action, menyarankan pemerintah untuk segera menghapuskan praktik sunat perempuan.

Selain itu, perjanjian internasional hak asasi manusia CEDAW yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7/1984 juga menuliskan untuk mengutuk segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan secara khusus mengutuk praktik sunat perempuan, seperti yang tertulis dalam Laporan Analisa Uji Coba di Indonesia: Menggunakan Hak Asasi Manusia untuk Kesehatan Maternal dan Neonatal: Instrumen untuk Menetapkan Hukum, Kebijakan, dan Standar Pelayanan (2007: 37). Paparan yang lebih jelas terlihat pada Pasal 12 mengenai perawatan kesehatan Rekomendasi Umum 19 yang menyatakan bahwa:

“… Juga perlunya memperhatikan beberapa praktik tradisional yang berbahaya bagi kesehatan perempuan dan anak-anak, seperti sunat perempuan, larangan konsumsi…” (CEDAW: Mengembalikan Hak-hak Perempuan, 2007, 42)

Pemerintah Indonesia pun sudah mengambil langkah. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas dikatakan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan terhadap diskriminasi, perlakuan kasar, kekerasan, penyalahgunaan, dan bentuk-bentuk lain penganiyaan.” Jelas praktik sunat perempuan tidak dapat dilakukan kepada anak-anak jika mengacu pada Undang-Undang itu. Namun, kenapa praktik itu masih saja dilakukan hingga kini?

Kesimpulan

Menurut saya, seperti yang saya perhatikan di sekeliling saya, sebagian masyarakat Islam di Indonesia tidak mengenal empat mahzab dalam Islam. Bahkan, mereka tidak tahu bahwa anjuran dari tiap mahzab bisa berbeda-beda, termasuk mengenai sunat perempuan ini. Ketika mereka dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya akan sesuatu, dalam hal ini adalah sunat perempuan, mereka tidak dapat menyebutkan dengan jelas dasar hukum Islamnya.

Ajaran agama Islam yang lebih berupa doktrin sedari kecil membuat sebagian orang beranggapan bahwa aturan dalam agama Islam tidak dapat dipertanyakan. Alasan medis atau hak asasi manusia pun tidak dapat mengubah konstruksi agama yang telah didapatnya dari kecil. Anak yang dianggap menjadi milik orangtua pun mengakibatkan dia berpotensi untuk mengalami infeksi alat reproduksi atau disfungsi seksual. Hal ini terjadi karena orangtua terlalu menutup mata dan telinga.

Mereka hanya mendengar apa yang dikatakan ulama pada ceramah di rumah, mesjid, ataupun dalam televisi. Mereka begitu percaya sehingga mampu mengesampingkan alasan medis yang padahal ditujukan demi kebaikan anak perempuannya. Dalam hal ini, orangtua mempunya peran yang begitu besar karena merekalah yang memutuskan untuk melakukan praktik sunat pada anak perempuannya atau tidak. Bahkan, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melarang praktik sunat perempuan, sebagian masyarakat masih tetap melakukannya dengan alasan budaya atau agama.

Masalah lain yang masih berhubungan dengan kebijakan pemerintah adalah jika petugas kesehatan yang diamanatkan masih percaya betul akan kewajiban sunat perempuan. Dengan demikian, petugas tersebut masih mencari segala cara untuk tetap membantu orangtua yang ingin melakukannya. Selain itu, masalah lain yang mungki timbul dari keluarnya kebijakan itu adalah para orangtua yang tetap ingin melakukan sunat pada anak perempuannya pergi ke dukun bidan. Jadi, kesterilisasian dan keprofesionalan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu pun akan berdampak pada anaknya sendiri.

Sikap yang seolah-olah tidak peduli ini juga dipengaruhi oleh politik patriarki. Perempuan seperti ditempatkan di rumah sehingga jalur informasi yang diterimanya lebih sedikit daripada laki-laki yang biasa melakukan kegiatan di luar rumah. Sementara itu, laki-laki cenderung mendukung praktik sunat perempuan ini demi kelangsungan kekuasaannya. Perempuan dibentuk untuk tidak menghargai dirinya sendiri, tidak mempunyai hak milik atas tubuhnya sendiri, dan tidak mempunyai hak atas kenikmatan seksual demi kepentingan laki-laki.

Oleh karena itu, menurut saya, praktik sunat perempuan hanya merupakan kepanjangan tangan dari politik laki-laki. Ketika sebagian orang mencoba menjelaskan dari sudut yang berbeda, mereka seolah-oleh ditutup kuping dan matanya. Pekerjaan rumah kita selanjutnya adalah merekonstruksi pemikiran mereka sehingga bisa memahami agama dengan cara yang berbeda. Melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran, bukan penuh ketakutan.

Jika dilihat dari berbagai alasan yang telah dipaparkan, ajaran agama merupakan salah satunya. Dengan demikian, para pemuka agama diharapkan partisipasinya untuk menjelaskan seberapa bahayanya praktik sunat perempuan yang dilakukan pengikutnya. Ketika ajaran agama berbicara, umat akan lebih percaya dan mengikuti perkataan para pemuka yang dianggap ahli dalam bidangnya tersebut.

Sayangnya, seperti yang dikatakan Siti Musdah Mulia, pemuka agama di Indonesia—dalam hal ini Islam—cenderung berada dalam pikiran hitam dan putih; salah dan benar. Maka itu, seseorang mempunyai ketakutan yang besar untuk datang dan bertanya kepada pemuka agamanya. Ia takut dianggap atau dinilai bersalah; merasa dihakimi ketika menceritakan pengalamannya. Padahal, ada baiknya jika pemuka agama dapat dijadikan sebagai teman bicara agar dapat memberikan nasihat-nasihat yangsesuai dengan ajarannya tanpa korban merasa dihakimi.

Salah satu cara mengatasi hal ini yang paling nyata adalah memulainya dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Berikanlah informasi mengenai bahaya sunat perempuan dan ketidakadaan dasar hukumnya dalam Islam. Dengan demikian, kita sudah dapat menyelematkan hak keluarga kita, seperti anak kita, adik kita, atau setidaknya keponakan kita.

Langkah selanjutnya adalah memberikan informasi kepada masyarakat melalui teman sekitar. Cara iitu dapat dilakukan juga dengan menulis informasi selengkapnya mengenai sunat perempuan di dalam internet. Apalagi, internet belakangan sering kali merupakan cara pertama yang dilakukan orang-orang di kota besar untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang masih tabu.

Pemerintah—Departemen Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan—tentu saja mempunyai peran dalam memberantas praktik sunat perempuan di Indonesia. Mereka bisa mengadakan seminar atau penyuluhan mengenai bahaya praktik sunat perempuan. Namun, ada baiknya jika seminar atau penyuluhan ini tidak saja menghadiri petugas medis. Ibu-ibu rumah tangga, pemuka agama, bidan, dukun beranak, kepala suku, ketua adat, dan pihak-pihak yang memungkinkan untuk melangsungkan sunat perempuan dan didengar masyarakat perlu juga dihadirkan dalam acara itu. Tentu saja, pemerintah harus mau untuk “jemput bola”; maksudnya mau menghampiri pihak-pihak terkecil untuk memberitahukan hal ini. Jika mereka mengadakan acara tersebut di balai desa yang jauh letaknya, ada kemungkinan besar dukun beranak lebih memilih diam di rumah menunggu pasien yang bisa tiba kapan saja.

Sumber

“Kebijakan Departemen Kesehatan Terhadap Medikalisasi Sunat Perempuan”. 13 Maret 2007. 1 November 2008. http://www.pdpersi.co.id/?show=detailnews&kode=1002&tbl=biaswanita

Gunadi, Tuti Astiyah. “Khitan pada Bayi Perempuan”. 24 Maret 2003. 10 November 2008. http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0303/24/swara/190958.htm

Jawad, Haifaa A.. Terj. Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender. Oleh Anni Hidayatun Noor, dkk. Yogyakarta, 2002.

Journal Paper WHO “Female Genital Mutilation and Obsrectic Outcome: WHO Collaborative Prospective Study in Six African Countries”, 10 November 2008. http://www.who.int/reproductive-health/publications/articles/lancetfgm.pdf

Munir, Lily Zakiyah. “Sunat dan Pelanggaran Hak”. 16 Oktober 2006. 10 November 2008. http://situs.kesrepro.info/gendervaw/okt/2006/gendervaw01.htm

Natsir, Lies Marcoes. “Mempertanyakan Praktik Sunat Perempuan di Indonesia”. 17 Februari 2003. 1 November 2008. http://64.203.71.11/kompas-cetak/0302/17/swara/129796.htm

UINFEM. Terj. CEDAW: Mengembalikan Hak-hak Perempuan. Oleh Aunul Fauzi. Jakarta, 2007.

World Health Organization. Laporan Analisa Uji Coba di Indonesia: Menggunakan Hak Asasi Manusia untuk Kesehatan Maternal dan Neonatal: Instrumen untuk Menetapkan Hukum, Kebijakan, dan Standar Pelayanan. 2007. Jakarta.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar