Kamis, 02 Juli 2009

Toward to a Feminist Theory of the State

Catharine A. MacKinnon menjelaskan opresi terhadap perempuan yang cenderung dipengaruhi oleh pemikiran Marx dan Engels. Atas penjelasannya tersebut, ia memberikan saran kepada perempuan untuk meningkatkan kesadarannya. Ia mengusulkan satu cara, yaitu berbagi pengalaman dengan perempuan lainnya yang bentuknya serupa dengan forum group discussion. Dalam diskusi itu, mereka diharapkan saling berbagi pengalaman pribadinya. Dengan demikian, mereka akan sadar terhadap opresi yang dialaminya daripada melihatnya sebagai sesuatu yang memang harus diterimanya.

Memang, peningkatan kesadaran ini dapat menimbulkan dua pemikiran. Pertama adalah kesadaran untuk menentang opresi terhadap perempuan yang ternyata merupakan bentukan sosial atau yang dikenal dengan stereotip. Kedua adalah membenarkan pengalaman perempuan sebagai sesuatu yang memang harus diterimanya. Oleh karena itu, sebaiknya ada satu atau beberapa orang dalam setiap kelompok yang menyadarkan perempuan bahwa pengalaman-pengalaman subjektif mereka dapat membuat mereka melawan opresi tersebut.

Akan tetapi, kaum feminis mendapat pertentangan dari masyarakat yang mempertanyakan feminisme segi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan identik dengan sesuatu yang objektif, sementara feminisme didasarkan atas aspek subjektif. Masalah yang dibicarakan oleh perempuan yang merasa teropresi dianggap tidak universal karena banyak perempuan yang tidak sadar akan opresi yang dialaminya.
Dengan demikian, peningkatan kesadaran di kalangan perempuan merupakan awal dari praktik politik yang sederhana.

Metode yang digunakan oleh ilmu pengetahuan juga tidak netral. Hal itu begitu erat kaitannya dengan rasionalitas. Padahal, rasionalitas merupakan bagian dari pemikiran laki-laki. Metode feminisme adalah deskriptif, tetapi bukan penjelasan akan ketidakuntungan. Ungkapan pengalaman perempuan akan mengubah kesadaran yang salah dalam masyarakat. Ia pun setuju dengan konsep sesuatu hal yang personal merupakan bagian dari politik (personal is political).

Feminisme tidak mengemukakan hubungan antara negara dan masyarakat dalam teori determinasi sosial yang spesifik kepada jenis kelamin. Hasilnya adalah kekurangan dalam ilmu hukum, seperti teori yang substansial mengenai hukum, hubungannya dengan masyarakat, dan hubungan antara keduanya. Teori seperti itu dapat membantu menjelaskan bagaimana hukum bekerja sebagai bentuk kekuasaan negara dalam konsteks sosial. Padahal, kekuasaan itu sendiri telah digenderkan. Hukum diperlakukan sebagai sebagai the mind of society (pikiran masyarakat). Dengan demikian, negara menjadi alat dominasi dan represi.

Hubungan perempuan dan laki-laki adalah politikal. Ilmu hukum dalam suatu negara dibentuk oleh laki-laki sehingga sama dengan membuat ilmu hukum laki-laki. Hal itu berpengaruh terhadap perempuan, yaitu perempuan menjadi subordinasi dari laki-laki. Objektivitas negara liberal telah memperlihatkan otonomi kelas.

MacKinnon juga banyak menjelaskan masalah seksualitas yang menjadi sumber opresi terhadap perempuan. Di mata feminis, seksualitas masuk ke dalam tataran hierarki sosial. Apalagi, seksualitas sudah menjadi bagian dari kapitalisme. Pada awalnya, ia menjelaskan opresi yang dialami perempuan melalui pemerkosaan.

Definisi hukum akan perkosaan sama sekali tidak mendukung perempuan. Di sisi lain, feminis mempunyai definisi sendiri akan pemerkosaan yang dibentuk berdasarkan pengalaman perempuan. Bagi mereka, perkosaan merupakan ekspresi seksualitas laki-laki yang mengandung unsur paksaan sehingga dikategorikan sebagaibentuk kekerasan. Ketimpangan hukum akan perkosaan menguntungkan pelaku perkosaan yang cenderung laki-laki. Perkosaan menjadi sulit untuk dibuktikan. Selain itu, berdasarkan hukum, laki-laki masih dapat memilih kategori perempuan yang bisa diperkosa. Misalnya, dalam hukum tertulis bahwa perempuan yang mempunyai hubungan romantis dan saudara dengan pelaku tidak dapat dikategorikan sebagai perkosaan. Pelaku perkosaan harus orang asing. Padahal, menurut penelitian, perkosaan lebih banyak dilakukan oleh orang yang dikenal.

Jelas sudah bahwa posisi perempuan dalam hukum menjadi lemah jika berkaitan dengan perkosaan. Selain itu, perempuan juga harus berurusan dengan trauma psikologis dan fisik yang kemungkinan besar dialami setelah perkosaan. Masalah yang lebih mendalam adalah sosialisasi perempuan akan hal ini. Perkosaan juga bisa terjadi dalam hubungan pernikahan dan erat kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut MacKinnon, perkosaan merupakan pikiran kriminal yang dimiliki laki-laki, bagian dari mentalnya.

Saran yang diberikan MacKinnon adalah mendefinisikan ulang makna atau konsep heteroseksualitas. Kemudian, menjadikan komunikasi mengenai seksualitas sebagai suatu hal yang wajar. Keinginan atau masalah seksualitas yang dikomunikasikan dapat mengurangi terjadinya perkosaan.

Masalah perempuan lain yang diajukan adalah aborsi. Kaum liberal memperbolehkan aborsi. Aborsi merupakan hak perempuan, apalagi jika kehamilan terjadi akibat perkosaan atau inses. Akan tetapi, yang ada di masyarakat sekarang adalah aborsi merupakan hak pilih laki-laki. Perempuan tidak mempunyai hak atas dirinya. Seharusnya, sesuatu hal yang bersifat provasi bernilai netral gender. Hal itu tidak bisa terjadi akibat adanya kekuasaan akan salah satu gender. Dengan demikian, perlu adanya intervensi negara yang mengatur hukum privasi untuk tetap menjaga kesetaraan gender.

Definisi hukum akan pornografi juga tidak melindungi perempuan. Menurut feminis, pornografi adalah salah satu bentuk politik. Sementara itu, kecabulan yang sering dikaitkan dengan pornografi merupakan masalah moral. Pornografi merupakan bentuk pemaksaan seks dan praktik seksual politik. Pornografi menjadi institusi yang menegaskan ketidaksetaraan gender karena perempuan cenderung menjadi objek di dalamnya.

Hukum kecabulan mengatur apa dan bagaimana seks di depan publik. Pada awalnya, hukum kecabulan hanya sebatas melindungi literatur. Namun, saat ini, hukum kecabulan menjadi cermin dari kehidupan sosial. Hal itu selalu dikaitkan dengan kebebasan berekspresi. Akan tetapi, perempuan tidak pernah dapat menyuarakan ekspresinya karena sistem sosial yang menjadikan mereka sebagai subordinasi. Badan sensor pun dianggap tidak menyelesaikan masalah ini karena mereka melihat keadaan sosial yang berdasarkan budaya patriarkal. Kemudian, menganggap keputusan yang diambil Badan Sensor sebagai batasan yang menghalangi kebebasan.

Hukum yang ada mendiskriminasikan perempuan karena tidak mempertimbangkan persamaan dan perbedaan gender. Persamaan dan perbedaan tersebut juga harus dibedakan antara segi biologis dan sosial. Hal itu membuat perempuan “menjadi sama dengan” laki-laki, padahal perempuan begitu berbeda dengan laki-laki. Kesalahpahaman ini membuat keadaan perempuan tidak sama dengan laki-laki disebut sebagai penolakan terhadap prinsip kesetaraan.

Saran yang diberikan MacKinnon adalah semua perempuan harus mampu membaca dan menulis agar lebih memahami masalah dan dapat menerima maupun memberikan informasi. Dengan demikian, perempuan tidak “dibodoh-bodohi” oleh laki-laki. Selain itu, ketergantungan perempuan kepada laki-laki dalam bidang ekonomi juga harus dihilangkan. Kemandirian perempuan secara ekonomi dapat menjauhkan perempuan dari kekuasaan laki-laki. Kesetaraan gender hanya terjadi sebatas pemahaman, tetapi tidak terjadi dalam pembagian kekuasaan.

Secara keseluruhan, MacKinnon menyarankan adanya revisi hukum dengan memasukkan perspektif perempuan ke dalamnya. Pengalaman perempuan dibutuhkan untuk menggambarkan kondisi perempuan sehingga dapat melindungi perempuan melalui hukum. Selain itu, komunikasi harus tetap terjalin antara sesama perempuan maupun perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini, menurut saya, sebelumnya perempuan harus sadar terlebih dahulu bahwa ia mempunyai posisi dan hak yang sama dengan laki-laki untuk berbicara mengenai apapun.

Intervensi dari negara dibutuhkan pula untuk menciptakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Namun, menurut saya, kita juga harus tetap berhati-hati terhadap intervensi negara. Kadang, intervensi dari negara pun tidak membawa pembaruan bagi perempuan, justru semakin menegaskan perspektif laki-laki dalam setiap aspeknya. Penyaringan intervensi negara perlu juga diperhatikan.

Menurut saya, MacKinnon memberikan pemikiran yang brilian. Ia dapat menjabarkan opresi yang dialami perempuan maupun solusi yang ditawarkan dari tingkat yang begitu personal—masuk dalam aspek psikologis—hingga tingkat yang begitu luas, yaitu hukum, politik, dan posisi perempuan dalam negara. Namun, dalam penjabarannya, seringkali ada konsep-konsep yang diulang-ulang sehingga cukup menimbuklan kebingungan bagi saya. Kosakata yang terlalu menggunakan istilah khusus juga mempersulit pemahaman. Selain itu, ia juga mengajukan pertanyaan yang bagus. Saya katakan bagus karena mewakili pertanyaan yang sering saya pikirkan juga, yaitu apa yang terjadi jika ada kesetaraan. Sayangnya, pertanyaan itu tidak terjawab dalam bukunya.

Di sisi lain, saya harus memberikan acungan jari pada konsep matang atas peningkatan kesadaran yang ditawarkan sebagai awal dari praktik politik perjuangan kesetaraan gender. Menurut saya, peningkatan kesadaran memang harus dimulai pada kelompok-kelompok kecil yang dilakukan dalam keadaan informal. Berdasarkan pengalaman, kesadaran dan solusi akan lebih mudah ditemukan dalam keadaan tersebut dan membuat perempuan lebih memperhatikan masalah-masalah pribadi ke depannya.

Ketika MacKinnon berteriak lantang untuk memperjuangkan aborsi, hal itu mengingatkan saya pada keadaan Indonesia. Aborsi yang diperbolehkan oleh Indonesia, walaupun sebagian masih beranggapan ilegal, masih dipengaruhi oleh pandangan agama yang cenderung tidak memperhatikan kesehatan perempuan sendiri. Aborsi tidak boleh dilakukan jika kehamilan yang tidak diinginkan akibat hubungan inses karena dianggap anak yang akan dilahirkan dapat dirawat oleh pihak keluarga. Sementara itu, Undang-undang mengenai aborsi menegaskan bahwa aborsi dapat dilakukan jika terjadi kerusakan pada kehamilan. Dengan demikian, perempuan yang memutuskan untuk mengaborsi kandungannya seringkali merusak kandungan yang justru lebih membahayakan kesehatannya, seperti mencolok-colok rahim melalui vagina. Dengan demikian, keputusan yang seharusnya milik perempuan karena berkaitan dengan tubuhnya menjadi keputusan negara dan perempuan tidak punya pilihan lain. Pilihan lain yang memungkinkan justru berpotensi merusak tubuh perempuan.

Begitu pula yang terjadi dengan kasus perkosaan. Kasus perkosaan di Indonesia juga sulit dibuktikan. Pelaku perkosaan cenderung mempunyai hubungan khusus dengan korban perkosaan. Pelaku—yang kebanyakan adalah laki-laki—mengaku hubungan seksual itu terjadi atas nama cinta, bukan paksaan. Hal itu embuat perempuan menjadi lemah di depan hukum. Selain itu, hukum menuntut saksi lebih dari satu, sedangkan hal ini cenderung susah dibuktikan dalam kasus perkosaan. Posisi perempuan yang sudah lemah di depan hukum juga membuat perempuan enggan mengungkapkan kasus perkosaan yang menimpanya. Apalagi, ditambah dengan mitos akan keperawanan perempuan yang begitu melekat dalam masyarakat membuat perempuan diam. Kasus perkosaan menjadi banyak yang tidak terungkap karena posisi perempuan yang tidak diuntungkan. Dengan demikian, perkosaan kurang diperhitungkan sebagai suatu kasus yang harus didefinisikan ulang dalam hukum untuk melindungi perempuan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar