Rabu, 05 Agustus 2009

Tinjauan Ulang UU Pornografi dalam Rangka Seperempatan Abad CEDAW

Diskusi Publik pada Rabu, 5 Agustus 2009

Tinjauan Ulang UU Pornografi dalam Rangka Seperempatan Abad CEDAW

Diskusi ini terdiri dari dua sesi. Sesi pertama membahas UU Pornografi ditinjau dari sudut pandang social dan budaya. Kemudian, sesi kedua lebih banyak membahas UU Pornografi yang dilihat dari sudut pandang hukum.

Secara garis besar, isu-isu yang ditawarkan tidak begitu berbeda ketika UU tersebut masih menjadi Rancangan Undang-undang. Pasal-pasal yang diangkat dan dianggap berlawanan dengan hak asasi manusia, hukum internasional, ketidaksetaraaan gender masih sama juga. Pasal-pasal itu yaitu pasal 1 (1), pasal 4, pasal 10, pasal 20, dan pasal 23. Tanggapan atas pembahasan pembicara masih saja seputar anggapan bahwa pembelaan terhadap perempuan dan hak asasi manusia merupakan bagian dan pengaruh dari budaya barat, dalam hal ini yang dimaksud adalah Amerika. Selain itu, mereka juga menunjukkan dukungannya terhadap komunitas yang tidak mendukung UU Pornografi.

Salah satu hal yang baru, setidaknya hal yang baru saya dengar, adalah tanggapan seseorang dari Komnas Perempuan. Ia mengatakan bahwa pada Februari 2009, Komnas Perempuan mengadakan seminar mengenai UU Pornografi yang khusus ditujukan bagi aparat penegak hukum, seperti jaksa, hakim, dan polisi. Bagi aparat penegak hukum itu sendiri, mereka tidak dapat mengaplikasikan UU Pornografi pada kasus-kasus di masyarakat. Tentu saja, hal ini merupakan fenomena tersendiri bagaimana suatu UU yang sangat kontroversial di masyarakat, teapi justru tidak dapat diimplementasikan.

Ada dua hal yang dapat terjadi sehubungan dengan peristiwa tersebut. Pertama, dengan tidak dipahaminya UU tersebut oleh sebagian masyarakat dan aparat penegak hukum, UU itu pun tidak akan terlaksana dalam kehidupan sehari-hari. Kedua adalah dorongan dari pihak-pihak yang mendukung UU Pornografi ini akan dengan lebih mudah memasukkan UU lainnya yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Masyarakat yang dianggap melanggar UU itu pun bisa kena sanksi masyarakat dari kalangan yang pro.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar