Selasa, 29 September 2009

Pembentukan Komisi Antarpemerintah Terkait HAM di ASEAN

Pada Juli 2009, diadakan konferensi yang membahas tentang Badan Hak Asasi Manusia regional ASEAN di Brussel. Aria Suyudi menghadiri acara itu sebagai wakil dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan dan mengkaji lebih dalam mengenai badan HAM yang akan dibentuk tersebut. Satu hal yang menarik, menurutnya, adalah konferensi tersebut dilakukan sebelum disetujui oleh negara-negara anggota ASEAN sehingga ada banyak pandangan yang terungkap dalam rangka persetujuannya. Jadi, Aria Suyudi mencoba membagi pengetahuannya akan hal itu dalam diskusi internal yang dilakukan pada Rabu, 19 Agustus 2009 di PSHK.

Pembentukan Badan HAM regional ASEAN atau yang disebut dengan AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) merupakan implementasi dari pasal 14 Piagam ASEAN. Dalam pasal 14 itu disebutkan bahwa ASEAN wajib membentuk Badan HAM terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia negara-negara ASEAN. AICHR ini pun akan diatur dan ditentukan oleh pertemuan Menteri Luar Negeri negara ASEAN.

AICHR terkait dengan ASEAN Way
Pada awal pembentukannya, yaitu pada 1967, anggota ASEAN hanya berjumlah 6 negara. Sekarang, jumlah anggota ASEAN bertambah menjadi 10 negara. Penambahan anggota menjadi salah satu faktor yang menggerakkan ASEAN untuk membentuk AICHR.

Di sisi lain, negara-negara anggota ASEAN masih memegang teguh prinsip ASEAN Way, yaitu non-intervensi. Berkaitan dengan hal ini, urusan dari tiap negara menjadi urusan masing-masing. Negara anggota lainnya tidak ikut campur sama sekali dari masalah internal negara anggota yang lain. Selain itu, pengambilan keputusan dalam ASEAN harus disetujui oleh semua negara anggota (konsensus) dan bersifat absolut. Tentu saja, hal-hal itu saling berbenturan. Begitu banyak masalah terkait pemajuan dan perlindungan HAM masih merupakan isu sensitif bagi negara yang berkaitan. Dengan demikian, negara tersebut mempunyai kewenangan untuk tidak menyetujui keputusan yang dibuat demi pemajuan dan perlindungan HAM tersebut. Dalam contoh kasus seperti ini fungsi AICHR dipertanyakan kembali.

Perwakilan yang akan diutus untuk terlibat dalam AICHR pun berasal dari negara anggota ASEAN sehingga mereka akan mempunyai tanggung jawab kepada negara tersebut. Apalagi, perwakilan tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu untuk kembali ke negaranya. Oleh karena itu, dikhawatirkan pemajuan dan perlindungan HAM bagi negara ASEAN terlalaikan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Padahal, adanya AICHR memberikan harapan besar bagi masyarakat ASEAN agar HAM mereka tetap dan lebih terlindungi.

Tanggapan Indonesia terhadap TOR AICHR
Terms of Reference (TOR) AICHR telah disetujui pada 20 Juli 2009. Akan tetapi, pengesahannya akan dilaksanakan pada Oktober, bertepatan dengan ASEAN Summit. Pembahasan akan persetujuan TOR AICHR itu pun berlangsung cukup alot. Sebelumnya, terdapat tiga negara yang tidak setuju, yaitu Indonesia, Thailand, dan Filipina. Akan tetapi, pada saat-saat terakhir sebelum persetujuan, Indonesia berjuang sendiri meminta perubahan dari isi TOR tersebut. Sebenarnya, apa yang Indonesia permasalahkan?

Pada konferensi tersebut, Indonesia diwakilkan oleh Departemen Luar Negeri, bukan oleh suatu badan khusus yang menangani masalah HAM di Indonesia. Akan tetapi, perwakilan itu tetap menggambarkan tingginya kepedulian Indonesia akan masalah HAM. Indonesia menyesali tereduksinya Badan HAM yang berubah menjadi Komisi Antarpemerintah. Dengan demikian, permasalahan yang dijumpai akan terhambat dengan prinsip non-intervensi yang dijalani ASEAN. Kewenangan komisi tersebut ditakutkan tidak menjawab permasalahan HAM di ASEAN.

Menurut Indonesia, TOR tersebut tidak memenuhi Paris Principle tentang kemandirian lembaga komisi nasional HAM. Selain itu, pada awal TOR dikatakan bahwa pembentukan badan HAM ini bertujuan untuk pemajuan dan perlindungan HAM. Namun, dalam pembahasannya, perlindungan HAM tidak dikaji lebih lanjut. TOR tersebut lebih banyak membahas masalah pemajuan HAM. Bahkan, dana asing hanya boleh digunakan untuk kepentingan promosi sehingga pendanaan menjadi terbatas. Oleh karena itu, TOR AICHR ini justru membuat negara-negara yang tidak mempedulikan perlindungan HAM merasa menjadi “pemenang”.

Tentu saja, sikap Indonesia yang menuntut diperbaikinya TOR AICHR bukan tanpa alasan. Dalam hal ini, Indonesia diperkirakan mempunyai kepentingan dan kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Seperti yang cenderung telah diketahui masyarakat, banyak orang Indoensia yang bekerja di negara ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura. Akan tetapi, tenaga kerja Indonesia itu mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan HAM mereka. Oleh karena itu, Indonesia sangat mengusahakan perbaikan ini untuk melindungi warga negaranya.

Pada akhirnya, Indonesia harus menandatangani persetujuan itu dengan mengajukan persyaratan. Pokok-pokok yang menjadi perhatian Indoensia harus dicatat dengan benar dalam Deklarasi HAM Oktober nanti dan dipertimbangkan oleh ASEAN. Salah satu kesempatan bagi Indonesia adalah adanya peninjauan ulang TOR tersebut setiap lima tahun sekali. Dengan demikian, Indonesia berharap, walaupun pemikiran Indonesia akan HAM belum diterima saat ini, badan HAM regional ini dapat berjalan lebih baik dengan memperbaiki TOR tersebut dalam lima tahun ke depan. Salah satu cara yang bisa dilakukan Indonesia adalah mengirimkan wakil yang kompeten dan peduli benar terhadap masalah HAM.

Harapan bagi ASEAN
Dari paparan di atas terlihat bahwa AICHR tidak memberikan implikasi apa pun terhadap anggotanya, misalnya dalam aspek yurisdiksi supranasional, kewenangan pemeriksaan, dan laporan periodik. Keadaan tersebut membuat ASEAN dipandang sebagai lembaga yang bersifat dekoratif saja. Negara anggota ASEAN seolah-olah tidak menerima keuntungan apa pun. Jadi, ASEAN diharapkan berkembang menjadi suatu lembaga independen yang memang memberikan keuntungan bagi negara anggotanya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar