Selasa, 29 September 2009

Sejarah dan Transisi Keadilan Korea Selatan

Berbicara mengenai Korea merupakan hal yang menarik. Setelah dijajah oleh Jepang, Korea terbagi menjadi dua. Pada 1948, Korea Utara dikuasai oleh Uni Soviet dan menganut pemerintahan komunis. Sementara itu, Korea Selatan yang dikuasai Amerika Serikat menjalankan pemerintahan demokratik. Tentu saja, Korea Selatan juga mengalami fase belajar menjadi negara demokratik. Korea melangkah dibantu dengan adanya transisi keadilan (transitional justice).

Fase yang terjadi di Korea Selatan dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi Indonesia. Hal-hal yang baik dapat ditiru dan dijadikan bahan rujukan, sedangkan hal-hal yang buruk atau tidak berhasil dapat dihindari atau diatasi. Kebetulan, PSHK mempunyai seorang kawan yang menghabiskan beberapa lama waktunya untuk magang di sini; namanya Suh Jiwon. Ia berasal dari Korea Selatan dan sedang mendalami transisi keadilan yang terjadi di Indonesia pada masa reformasi hingga sepuluh tahun setelahnya. Oleh karena itu, sebelum kepulangannya, PSHK mengajak Suh Jiwon untuk berbagi pengetahuan mengenai transisi keadilan yang terjadi di Korea Selatan.

Kejadian Penting dalam Sejarah Korea Selatan
Selama 35 tahun, Korea dijajah oleh Jepang. Kemudian, pada 1 Agustus 1945, Toyama—salah satu kota di Jepang—dibom Amerika Serikat. Tentara Jepang yang sedang berada di negara jajahannya kalang kabut. Lima hari setelahnya, Hiroshima turut hancur berantakan akibat bom yang dijatuhkan di sana. Kejadian itu membuat tentara Jepang kembali ke negaranya, meninggalkan negara jajahannya.

Pada saat itulah, Amerika Serikat dan Uni Soviet mengambil alih Korea. Uni Soviet ”memegang” Korea Utara dan memasukkan paham komunisnya. Korea Selatan ”dipegang” oleh Amerika Serikat dan menjadikan pemerintahan demokratik. Lalu, pada 1945—1948, Korea mengalami masa emansipasi.

Menurut Suh Jiwon, paham komunis mulai disebarkan di Korea Selatan. Jadi, elemen komunis meningkat tajam di Selatan, terlebih pada 1948. Akan tetapi, penyebaran ini ditengarai oleh pembunuhan masyarakat besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah dan militan dari Korea Utara. Apalagi, adanya penolakan terhadap pemilihan secara Umum di Korea Selaa pada May 1948 membuat protes besar-besaran. Protes ini membuat tentara yang berbasis komunis menentang untuk dikirim ke Jeju—tempat kejadian—di Korea Selatan. Kejadian ini juga berujung pada pembunuhan besar-besaran.

Belum berhenti pada tragedi tersebut, pada 1950—1953 terjadilah Perang Korea. Kira-kira perang ini memakan korban 2 juta nyawa. Tidak hanya dilakukan oleh tentara saja, tetapi terjadi pula perang saudara antara sesama orang Korea karena berbeda pandangan politik. Perang ini pun ditutup dengan pemerintahan Rhee Syng Man (1953—1960). Pemerintahan ini menjunjung tinggi kekuasaan atas negara. Oleh karena itu, terjadilah protes yang dilakukan oleh mahasiswa. Protes itu mengakibatkan Rhee harus pindah ke Hawai.

Setelah pemerintahan Rhee, terbentuklah republik kedua yang menjunjung tinggi masyarakat sipil. Terjadi lagi perebutan kekuasaan militer; kali ini dilakukan oleh Park Chung Hee. Lalu, Park Chung Hee menempati posisi kekuasaan pada masa republik ketiga dan keempat (1961—1979). Pada masa jabatannya, tepatnya pada 1972, Park merevisi ketentuan konstitusi yang memungkinkan dirinya tetap berkuasa sepanjang hidupnya. Namun, tampaknya perubahan ini tidak disetujui oleh seluruh Korea. Pada akhirnya, Korea digemparkan oleh pembunuhan Park Chung Hee.

Setelah pembunuhan Park, Chun Doo-Hwan dan rekan kerjanya merebut kekuasaan. Mahasiswa beserta masyarakat tidak sependapat dengan perebutan itu dan melakukan aksi protes. Akan tetapi, Chun justru mengumumkan hukum darurat perang (martial law) pada 1980. Ketika mahasiswa dan masyarakat berdemonstrasi, mereka dibungkam dengan kekerasan berdasarkan hukum itu. Kejadian itu berlangsung rusuh antara orang-orang yang protes dan tentara di sana. Begitu banyak orang terbunuh dan terluka akibat kejadian ini.

Kejadian tersebut tidak membuat Chun Doo-Hwan turun tahta. Dia menempati posisi penguasa pada republik kelima. Akhirnya, pada 1987 terjadi demonstrasi yang menuntut masa jabatan penguasa sebatas lima tahun. Pada tahun yang sama, rekan Chun menjabat menjadi presiden. Rho Tae-Woo menjabat dari 1987 hingga 1992. Periode 1992—1997, Kim Young-Sam mengganti kedudukan Rho, walaupun Kim Young-Sam bersekutu dengan Rho dan partai pemerintah.

Masa jabatan Kim Young-Sam habis pada 1997, kemudian digantikan oleh Kim Dae-Jung, oposisi pertamanya. Pada 2002, ketika masa jabatan Kim Dae-Jung habis, Rho Moo-Hyun menjadi presiden. Ia berasal dari oposisi pula. Saat ini, Korea Selatan dipimpin oleh Lee Myung-Bak sejak tahun lalu. Dengan kepemimpinannya, Korea Selatan kembali ke pemerintahan yang konservatif.

Transisi Keadilan setelah 1987
Secara kasar, ada tiga isu yang bisa diangkat dalam pembahasan transisi keadilan setelah 1987 di Korea Selatan. Pertama adalah korupsi. Korupsi yang dilakukan pejabat negara membuat masyarakat marah kepada diktator sebelumnya. Kedua adalah pemberontakan Gwangju. Pemberontakan ini merupakan simbol dari politik gerakan sosial. Selain itu, pemberontakan ini juga menimbulkan perpecahan yang besar dalam partai politik. Ketiga adalah perebutan kekuasaan. Perebutan ini menggambarkan kekejaman yang dilakukan dalam susunan konstitusi. Kemudian, timbullah pertanyaan, apakah perebutan kekuasaan yang berhasil bisa dijatuhkan hukuman pula.

Ketiga isu tersebut memicu transaksi keadilan di Korea Selatan. Berikut salah satu contohnya. Pada Agustus 1996, Chun dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Distrik Seoul, sementara Rho dihukum hingga 22,5 tahun. Keputusan itu pun berubah pada Desember 1996 sampai April 1997. Hukuman yang harus dijakani Chun hanya di tahanan sepanjang hidupnya. Di sisi lain, Rho harus menjalani hukuman selama 17 tahun saja, tetapi ditambah dengan pajak sangat tinggi yang dikenakan kepadanya. Namun, pada Desember 1997, kedua orang terebut dibebaskan oleh Kim Dae-Jung.

Perkembangan Hukum Khusus dan Komisi
Transisi keadilan yang terjadi di Korea Selatan juga dapat dilihat dari munculnya komisi-komisi. Sayangnya, Suh Jiwon belum bisa memberikan kepastian apakah komisi-komisi ini merupakan pegawai pemerintah atau merupakan badan independen yang terlepas dari pemerintah. Berikut contoh-contoh dari komisi tersebut.

Komisi Pemulihan Penghormatan dan Kompensasi Gerakan Aktivis Demokrasi
Keberadaan komisi ini mempunyai tujuan besar, yaitu melakukan rehabilitasi dan kompensasi terhadap mereka yang sudah berkorban untuk menentang peraturan otoriter yang tidak konstitusionil. Dengan demikian, semua orang yang cedera, sakit, diputuskerjakan, dan sebagainya sehubungan dengan keterlibatannya dalam gerakan demokrasi dapat melamar—tetapi tidak jelas konteks melamar dalam komisi ini atau melamar sebagai korban ke komisi ini. Komisi ini dilihat ulang oleh para pelamar ataupun anggota keluarganya. Kemudian, mereka diberi kewenangan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja komisi ini. Komisi ini juga bisa mengadakan perayaan organisasi dan projek memorial.

Namun, tetap saja terdapat kontroversi akan kehadiran komisi ini. Tragedi Universitas Dongeui adalah salah satu contohnya. Tragedi itu merupakan tragedi terbesar dalam sejarah gerakan mahasiswa di Korea. Pada Mei 1989, ada tujuh polisi yang dibunuh ketika terjadi konfrontasi yang melibatkan kekerasan. Akibatnya, ada tiga puluh mahasiswa yang menerima hukuman di penjara dalam jangka waktu yang lama.

Kemudian, pada 2002, komisi ini menyatakan bahwa terdapat 46 mahasiwa yang terlibat dalam tragedi tersebut adalah aktivis demokrasi. Komisi ini juga membayar rata-rata Rp.250 juta kepada mereka. Di sisi lain, komisi ini menolak permintaan untuk penyelidikan ulang. Bahkan, anggota keluarga polisi yang mengajukan naik banding ke Pengadilan Konstitusi juga ditolak. Tragedi seperti ini biasanya digerakkan jika ada kasus yang membutuhkan revisi hukum dan atau membatalkan komisi.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Komisi ini merupakan organisasi yang bersifat sementara. Komisi ini dibentuk pada 2005 dan rencanya akan berlangsung selama lima tahun. Akan tetapi, komisi ini juga dapat diperpanjang selama dua tahun jika dibutuhkan. Keberadaan komisi ini diharapkan dapat menginvestigasi semua kejadian yang terjadi sejak masa kolonial, kecuali kejadian yang sudah diinvestigasi oleh komisi lain.

Komisi ini tetap dapat bergerak walaupun tidak ada pelaporan dari korban. Sayangnya, komisi ini lebih banyak bergerak dalam mengungkap kebenaran daripada rekonsilisasi. Mereka percaya bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan jika kebenaran sudah terungkap. Hingga 7 Juli 2009, ada 5.653 kasus dari 11.004 kasus yang ditangani oleh komisi ini.

Karakterikstik Transisi Keadilan di Korea Selatan
Suh Jiwon mengatakan bahwa Korea Selatan merasa terisolasi secara internasional. Setiap kejadian di negaranya tidak diperhatikan dan tidak diketahui oleh negara-negara lain. Menurutnya, sedikitnya perhatian dari negara lain karena keterlambatan Korea Selatan untuk bergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), yaitu pada Agustus 1991.

Selain itu, Korea Selatan terlalu fokus pada tokoh besar dalam tiap kejadian pembuatan sejarah. Maksudnya, mereka lebih memperhatikan siapa yang menjadi pahlawan dan siapa yang menjadi penjahat dalam tiap insiden. Apalagi, komisi khusus di atas menangani kejadian yang terjadi sudah terlampau lama. Misalnya, komisi tersebut menangani kasus yang terjadi pada akhir abad 19. Dengan demikian, dampak dari komisi tersebut tidak ”berasa” pada zaman sekarang.

Isu Gwangju telah menjadi agenda utama dari transisi keadilan. Isu lainnya akan mengikuti setelah penutupan isu Gwangju. Di sisi lain, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dianggap bentuk konkret yang paling dekat dengan transisi keadilan karena tidak banyak komisi dan tidak membahas masalah yang terlalu lama. Komisi ini diperdebatkan apakah akan menjadi penutup atau penghidupan kembali dari isu di bawah pemerintahan yang konservatif.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar